TOPIK
Revisi UU KPK
-
Opsi legislative review dapat dilakukan sebagai langkah konstitusional untuk merubah ketentuan – ketentuan bermasalah dalam revisi UU KPK.
-
Hasil survei LSI menunjukkan bahwa 76,3 persen dari responden yang mengetahui UU KPK hasil revisi, setuju Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
-
Namun, the ruling party yakni PDI Perjuangan di DPR tetap meminta agar Jokowi tidak mengeluarkan Perppu.
-
Presiden Jokowi belum meneken Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru karena ada kesalahan penulisan.
-
ReJo menilai, saat Menteri Sosial Idrus Marham dijadikan tersangka oleh KPK di kasus suap, Jokowi juga tidak melakukan intervensi.
-
Hamdan Zoelva, mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
-
Hasil survei LSI menunjukkan bahwa 76,3 persen dari responden yang mengetahui UU KPK hasil revisi, setuju Jokowi menerbitkan perppu KPK.
-
SAPMA PP mendukung berbagai upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
Bambang Pacul tidak setuju apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
-
Hasil survei LSI menunjukkan bahwa 76,3 persen dari responden yang mengetahui UU KPK hasil revisi, setuju Jokowi menerbitkan perppu KPK.
-
Dia yakin publik akan berada di belakang Presiden Jokowi untuk menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh elite-elite politik.
-
Menurut Ketua Fraksi PPP Arsul Sani, Perppu merupakan opsi terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada.
-
Melalui hasil survei ini, imbuh dia, publik mengapresiasi kinerja lembaga antirasuah. Sehingga mendapat dukungan dari publik.
-
Meskipun demikian, pihaknya kata Aziz menunggu sikap presiden apakah akan mengeluarkan Perppu itu atau tidak.
-
Ia tidak ingin berandai-andai soal perpu itu karena belum mengetahui apa isinya. Publik hanya menduga soal penundaan dan sebagainya.
-
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.
-
Perppu KPK, menurut Suhud, juga bisa jadi momentum yang tepat presiden Jokowi untuk membuktikan kepada masyarakat terkait komitmennya dalam pemberanta
-
Parpol pendukung Jokowi sepakat menolak Presiden menerbitkan Parppu dapat diartikan bahwa Perppu merupakan opsi terakhir.
-
Penegasan itu disampaikan Arief Poyuono ketika ditanya mengenai ultimatum mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Perppu KPK.
-
"Itu kita ambil poinnya adalah bahwa survei itu jadi bahan pertimbangan, tapi saya bukan jadi bahan penentu," kata Arsul Sani tentang isi survei LSI.
-
Dia mengatakan, penolakan terhadap UU KPK hasil revisi sebaiknya diajukan melalui MK, bukan dari Perppu
-
Survei yang dipublikasikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 76,3 persen publik setuju Presiden menerbitkan Perppu KPK.
-
"Ya tanya saja sama presiden jangan tanya sama kita lagi, kan domain Perppu ada di presiden, silakan tanya sama Pak Jokowi," katanya
-
Dari enam hal itu, tidak ada satu poin pun yang menyebutkan bahwa penerbitan Perppu oleh Presiden bisa menyebabkan pemakzulan
-
MAKI akan melakukan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.
-
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbilang masih cukup tinggi.
-
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan kepercayaan publik terhadap Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tinggi.
-
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terkait respons publik terhadap Rancangan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan DPR RI.
-
Muhammad Isnur mengatakan penerbitan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan meruntuhkan kewibawaan Presiden Jokowi.
-
Fahmi Bahcmid berpendapat, langkah paling tepat menyikapi terbitnya UU KPK adalah mengajukanuji materi atau judicial review ke MK
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
