TOPIK
RUU DKJ
-
Soal Aglomerasi di RUU DKJ, Wapres Sebut Realiasi dari Ide Lama
Wapres K.H. Ma'ruf Amin angkat bicara mengenai aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
-
Tok! DPR-Pemerintah Hapus Aturan Pilkada Jakarta 2 Putaran, Pemenang Ditentukan Suara Terbanyak
DPR dan pemerintah telah mengesahkan agar aturan Pilkada DKI dilakukan satu putaran. Sehingga calon dengan suara terbanyak langsung jadi pemenang.
-
DPD RI Pertanyakan Alasan Monas dan GBK Tak Diserahkan ke Pemerintah DKJ
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah pusat telah menyatakan untuk saat ini aset-aset tersebut belum diserahkan.
-
Baleg DPR Berharap RUU DKJ Disahkan 4 April 2024
Supratman Andi Agtas berharap Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 April 2024.
-
DPD RI Usul Wapres Dipertimbangkan Punya Kewenangan Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ
Anggota DPD RI Sylviana Murni mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) dipertimbangkan diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ.
-
Baleg DPR Targetkan Pembahasan Tingkat Pertama RUU DKJ Selesai pada Masa Sidang IV
Baleg DPR targetkan pembahasan Tingkat Pertama Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024.
-
Penjelasan Stafsus Presiden soal Jakarta Kehilangan Status Ibu Kota Sejak 15 Februari
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono buka suara soal Jakarta yang kehilangan status Daerah Khusus Ibu Kota.
-
Jakarta Sudah Kehilangan Status DKI, Baleg DPR Segera Rampungkan RUU DKJ
Jakarta sudah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) seiring adanya UU IKN.
-
5 Fakta Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, Anies hingga Ganjar Beri Kritik
Berikut sejumlah fakta RUU DKJ yang menuai polemik. Anies Baswedan, Cak Imin, hingga Ganjar Pranowo kompak memberi kritik.
-
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 3 Keanehan RUU DKJ, Duga Ada Unsur Politis
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bermasalah.
-
Awalnya Kompak RUU DKJ di DPR, Kini Parpol Ramai-ramai Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Namun, baru sehari RUU DKJ tersebut disepakati jadi inisiasi dan mendapat disorot publilk, kini parpol-parpol tersebut menyampaikan penolakan
-
Timnas AMIN: 6 Juta Warga Jakarta Wajib Tolak Usulan Gubernur Dipilih Presiden di RUU DKJ
Mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan ini memandang, RUU DKJ merenggut hak suara warga Jakarta
-
Kubu AMIN Kompak Tolak Aturan RUU DKJ Tentang Pemilihan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Berikut sejumlah kritikan dan penolakan dari kubu AMIN terhadap RUU DKJ tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditunjuk Presiden
-
Elite NasDem Tegaskan Sikap Fraksi Soal RUU DKJ Gugur Setelah Surya Paloh Berikan Pernyataan
Ahmad Ali menegaskan sikap fraksi NasDem DPR RI terkait dengan usulan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam rapat paripurna secara otomatis gugur.
-
Pakar Hukum Tata Negara Kritik RUU DKJ: Gubernur Jakarta dapat Ditunjuk Presiden
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved