1000 Rumah untuk PNS di Maluku Utara

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perumahan Rakyat, H Djan Faridz langsung merespon keinginan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara untuk menyediakan perumahan bagi 1000 pegawai negeri setempat. Respon ini diwujudkan dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) Antara Kemenpera dengan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara tentang Kordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Kawasan Perumahan di Provinsi Maluku Utara.

Penandatanganan kesepakatan antara Menpera H. Djan Faridz dengan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn ini disaksikan langsung jajaran Kemenpera dan jajaran Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di kantor Kementeriaan Perumahan Rakyat di Jl Raden Fatah, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2012), pukul 16.00 WIB.

Dalam penandatanganan ini disaksikan pula oleh Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto, selaku pelaksana proyek pengadaan perumahan PNS Pemprov Maluku Utara.  

"Kami sangat bersyukur, Pak Menteri langsung merespon cepat keinginan kami. Padahal, kami sudah cukup lama resah karena pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kami banyak yang belum punya rumah. Kami sudah lama berupaya dengan mengajak pihak swasta untuk membantu mewujudkan rumah murah buat PNS, tapi  baru sekarang inilah terlaksana," ungkap Gubernur Maluiku Utara, Thaib Armaiyn.

Thaib mengungkapkan, pemerintahannya sangat berterima kasih kepada Kementerian Perumahan Rakyat dan Perum Perumnas yang telah berupaya mewujudkan keinginan pemerintahannya bisa memberikan fasilitas perumahan untuk 1000 PNS di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Sebelum bertemu Menpera, Thaib mengaku sudah putus asa karena banyak pihak swasta yang menolak menjadi mitra pengadaan rumah PNS.

"Tapi setelah bertemu Pak Menteri, masalah selesai. Mudah-mudahan sejak MoU ini ditandatangani, secara bertahap impian mereka cepat terwujud," ucap Thaib.

Thaib menjelaskan, provinsi yang dipimpinnya ini terdiri dari 9 kabupaten. 6 kabupaten di antaranya merupakan hasil pemekaran. Dari keseluruhan itu, sekitar 4000 PNS belum punya rumah. "Kami selalu mendengar keluhan dari para PNS tentang keinginan mereka memiliki tempat tinggal yang layak. Maka kami terus berupaya. Kami ingin secepatnya memberi ketenangan kepada pegawai di lingkungan kami," ujar Thaib.

Tak hanya itu, Thaib pun menyambut gembira keinginan Menpera H Djan Faridz yang akan membangun Rusunawa bagi anggota TNI dan Polri di provinsinya. Paling tidak, kata Thaib, meminimalisir persoalan perumahan di Maluku  Utara. Sebab, seluruh buipati di wilayah Provinsi Maluku Utara punya persoalan yang sama soal kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk PNS.  

"Dengan adanya MoU ini bisa membantu masyarakat di sana.  Apalagi, Kemenpara juga berjanji akan membantu membangun homestay di kepulauan Morotai. Dengan demikian, bisa menarik lebih banyak minat wisatawan untuk datang ke Kepualauan Morotai. Dengan begitu bisa meningkatkan penghasilan ekonomi untuk masyarakat setempat," paparnya.  

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat, H Djan Faridz menegaskan bahwa pembangunan untuk 1000 rumah di Maluku Utara menjadi tantangan kementerian yang dipimpinnya dan Perum Perumnas.

"Bagaimana caranya dalam waktu 6 bulan harus memuwujudkan rumah yang bagus, tempatnya bagus, tapi harganya murah dan terjangkau untuk 1000 PNS," ujarnya.

Bagaimana bisa mewujudkan rumah dengan harga murah dan cepat? Djan mengatakan, tidak sulit untuk mewujudkan rumah seharga 25 juta rupiah.  "Cicilannya kita berikan subsidi. Fasilitas umumnya, seperti jalan, saluran air, taman dan lain-lain, juga subsidi dari pemerintah. Juga kita libatkan peran swasta, masyarakat dan Bazis. Sebagai contoh, Kemenpera akan membedah rumah agar menjadi rumah layak huni sebanyak 3800 rumah di Sumbawa Barat. Di sana kami ajak kerjasama perusahaan besar PT Newmont. Bahkan sudah tertuang dalam MoU," paparnya.

Untuk membangun perekonomian rakyat, Djan juga akan berkordinsi dengan Menteri UKM untuk dibuatkan pasar di komplek perumahan PNS yang akan dibangun. (kemenpera Indonesia)