Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Jebakan Logika Gerakan Anti-Rokok

Dalam pemberitaan harian Koran Tempo (18/2/2013), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama

zoom-inlihat foto Jebakan Logika Gerakan Anti-Rokok
Tribun Timur/Muhammad Abdiwan
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Mustagfir Sabry merokok dalam ruang rapat di kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (21/3/2013). Kantor DPRD merupakan kawasan dilarang merokok sesuai Undang Undang Kesehatan dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok. (Tribun Timur/Muhammad Abdiwan)
TRIBUNNEWS.COM - Dalam pemberitaan harian Koran Tempo (18/2/2013), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama—atau yang lebih kita kenal dengan panggilan “Ahok”—seolah telah membunyikan lonceng “kematian perdata” bagi para perokok. “Bagi perokok dilarang pakai kartu sehat”, demikian ujarnya.  Ahok mengisyaratkan ancaman hilangnya akses mendapat pelayanan kesehatan secara gratis bagi penduduk Jakarta yang merokok. Apa yang dilakukan Ahok terkait kampanye anti-rokok adalah langkah kekanak-kanakan. Pasalnya merokok adalah konsumsi produk legal yang secara konstitusional dijamin negara. Memberikan sanksi bagi perokok yaitu dengan tidak memberi akses pelayanan kesehatan secara gratis, secara hakiki telah melanggar hak konstitusional warga negara.
 
Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, munculnya gejala tumpang tindih cara berfikir, dan gejala sesat pikir (logical fallacy) yang menjadi kecenderungan umum di kalangan aktivis anti-rokok dan ironisnya mempengaruhi keputusan pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara. Fenomena sesat pikir para pegiat anti-rokok tentu mudah dipahami. Ini didasarkan pada asumsi “satu dimensi” pemaknaan mereka, yaitu perspektif kesehatan an sich. Tapi, jika hal ini juga terjadi pada para penyelenggara negara tentu niscaya jadi sebuah persoalan tersendiri, dan ini menjadi preseden yang tidak bisa dibiarkan. Sebab negara jelas bukanlah organisasi personal selayaknya sebuah perusahaan, yang secara manasuka (arbitrary) bisa membuat aturan mainya sendiri.
 
Bagaimana pun, pernyataan Ahok sebenarnya telah menisbikan prinsip-prinsip filosofi dasar konstitusional yang sudah dirumuskan sebagai tugas dan kewajiban dari keberadaan sebuah negara (state). Sebagai representasi penyelenggara negara, kesalahan Ahok ialah tidak berfikir dalam koridor nalar konstitusionalisme. Padahal, jelas ada kesepakatan bersama bahwa basis penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau consensus di sini terang bernilai sangat prinsipil. Sebab, dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apa pun yang hendak dilakukan para penyelenggara negara haruslah didasarkan pada rule of the game yang telah disepakati bersama. Artinya, berfikir dengan nalar konstitusionalisme adalah signifikan bagi para penentu kebijakan, dan entah sadar atau tidak-sadar Ahok sebagai bagian dari penyelenggara negara sebenarnya telah “offside” berperan menjadi seorang aktivis anti-rokok.
 
Kedua, Ahok dan lainnya barangkali alpa bahwa negara kita dikonstruksi para founding father dalam kerangka paham negara kesejahteraan (welfare state). Dengan begitu satu-satunya dasar dan makna keberadaan negara ialah kesejahteraan umum (bonum publicum, bonum commune). Artinya, ketika kita berbicara tentang ketersediaan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara—sebagaimana akses pendidikan murah, keamanan atau lapangan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya—semua ini adalah menjadi tugas dan kewajiban (obligation) negara secara par excellence. Dalam konteks good governance, bagaimana pun legitimasi kekuasaan pemerintah secara fungsional didasarkan pada kesuksesannya untuk menyediakan segala fasilitas pelayanan publik tersebut.
 
Ketiga, hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan atau jaminan kesehatan dari pemerintah atau negara adalah merupakan hak konstitusional. UUD 1945 Pasal 28 H jelas mengatur bahwa hak kesehatan adalah hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia Indonesia tanpa terkecuali. Prinsip ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.  Terlebih, rokok adalah produk yang legal, yang tidak ada aturan yang melarang untuk diproduksi.  Bahkan, Putusan MK terhadap uji materi Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata “dapat” UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah membuktikan bahwa merokok adalah hak konstitusional.  Dengan demikian, jelas bahwa apabila Ahok akan tetap meneruskan langkahnya tersebut, maka jelas koridor konstitusi telah terlangkahi. Terlebih pernyataan bahwa perokok dilarang pakai kartu sehat adalah adalah bentuk nalar represi, bukan edukasi kepada masyarakat.
 
Selain itu, sesat pikir yang lain ialah memukul rata sebab musabab problem kesehatan dan kemiskinan warga Jakarta karena rokok. Ini jelas adalah sebuah simplifikasi terhadap kompleksitas persoalan. Bagaimanapun, kesehatan masyarakat adalah problem holistik, di mana aspek lingkungan yaitu ketersediaan air dan udara yang sehat, tingkat kesejahteraan, cara pandang (state of mind), gaya hidup (life style) dan kualitas konsumsi, akan sangat menentukan sehat atau sakitnya seseorang.
 
Pada titik ini, jika kita mau berbicara jujur tentang hak masyarakat mendapat lingkungan udara yang bersih di Jakarta, pertanyaannya ialah seberapa besar kontribusi asap rokok dibandingkan dampak pencemaran lingkungan yang bersumber dari polutan industri dan ledakan jumlah populasi kendaraan bermotor? Bukankah, ketika World Bank mendudukan Jakarta menjadi salah satu kota dengan kadar polutan/partikulat tertinggi setelah Beijing, New Delhi dan Mexico City, sama sekali tidak mendudukkan rokok sebagai penyebab cemarnya lingkungan hidup, melainkan justru keberadaan industri dan ledakan jumlah populasi kendaraan yang tidak terkontrol adalah sebagai penyebab utamanya. Lantas apakah rokok masih pantas menjadi kambing hitam dari seluruh persoalan kesehatan dan kemiskinan di Indonesia?
 
*Penulis adalah Koordinator Nasional Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK)
Tags
rokok
Editor: Widiyabuana Slay
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved