Sumpah Pemuda dan Perilaku Korupsi Elite di Legislatif-Eksekutif-Yudikatif

Oleh Fadli Zon
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra

PADA 28 Oktober 1928, 85 tahun lalu, pemuda Indonesia dari berbagai daerah dan organisasi seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, dan lainnya berkumpul di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat.

Mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda, perekat yang mempersatukan anak bangsa dari berbagai suku, agama, ras, ataupun golongan.

Sumpah Pemuda adalah monumen penting dalam mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda merupakan rangkaian lanjutan dari Kebangkitan Nasional 1908, yang akhirnya menggerakkan roda perlawanan terhadap penjajah.

Pemuda selalu ditempatkan dalam posisi strategis, sebagai pelopor dan agen perubahan sosial. Posisi ini sejalan dengan tinta emas yang telah ditorehkan kepemimpinan pemuda di masa lalu.

Pemuda senantiasa menjadi penghela sejarah, lokomotif dalam setiap tonggak-tonggak penting sejarah bangsa Indonesia. Tahun 1908, 1928, 1945, 1966, 1998 antara lain beberapa peristiwa sejarah yang selalu dikaitkan dengan kepeloporan pemuda.

Keteladanan elite masa lalu itu kurang berbekas kalau kita melihat elite Indonesia hari ini. Pengkhianatan demi pengkhianatan terhadap kepentingan nasional semakin menjadi perilaku elite, politisi dan pemerintah.

Kalau dulu, Wahidin Soedirohoesodo dan kawan-kawan berjuang dengan visi yang jauh ke depan tanpa pamrih, maka pemimpin Indonesia kini hanya memikirkan kekuasaan jangka pendek tanpa visi dan menghalalkan segala cara.

Fenomena korupsi telah menjadi way of life dari elite legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kini, Kita membutuhkan kembali para pemuda yang dapat menghela roda sejarah. Kita membutuhkan generasi kepemimpinan baru yang mewarisi karakter Wahidin Soedirohusodo, Tjipto Mangunkusumo, HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, dan para pemimpin generasi pendobrak.

Tanpa itu, Indonesia akan mencapai kebangkrutan nasional.