Alarm dari Blackout Sumatera, Perlu Penguatan Keandalan Operasi dan Tata Kelola Energi

PROFIL PENULIS

Ridwan Hanafi

Aktivis; Koordinator Daulat Energi; Pengamat Ekonomi Energi; Koordinator Daulat Energi adalah lembaga advokasi energi yang aktif menyuarakan evaluasi kebijakan dan tata kelola sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kerap memberi rekomendasi strategis kepada pemerintah maupun publik terkait ketahanan energi nasional.

Blackout massal di Sumatera pekan lalu menjadi alarm keras bagi sektor energi nasional.

Blackout massal adalah peristiwa pemadaman listrik yang terjadi secara luas dan serentak di banyak wilayah dalam satu jaringan sistem kelistrikan.

Blackout massal di Sumatera pada 22 Mei 2026 melanda sejumlah provinsi besar: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Lampung serta Sumatera Selatan.

Jutaan warga terdampak dengan pemadaman berjam-jam hingga aktivitas publik lumpuh.

Koordinator Daulat Energi menilai keandalan operasi dan tata kelola organisasi harus segera diperkuat, mulai dari disiplin keselamatan kerja, pengisian jabatan strategis, hingga percepatan audit risiko demi menjaga pasokan listrik tetap aman dan andal.

Alasan mengapa keandalan operasi dan tata kelola organisasi harus segera diperkuat adalah karena sektor energi nasional menghadapi risiko besar bila aspek ini diabaikan.

Penguatan ini mendesak agar pasokan listrik tetap aman, andal, dan dipercaya publik.

Aspek operasi di lingkungan PLN dan sejumlah subholding pembangkitan perlu mendapat evaluasi menyeluruh dan terukur, khususnya terkait keandalan pembangkit, budaya keselamatan kerja, serta tata kelola pengisian jabatan strategis di tingkat unit operasi.

Dalam beberapa waktu terakhir, publik dan internal perusahaan dihadapkan pada berbagai persoalan operasi yang menjadi perhatian serius, mulai dari insiden  pemadaman listrik berkelanjutan di setiap wilayah, gangguan  operasi pada unit pembangkit berbasis steam turbine PLTU, meningkatnya kasus kecelakaan kerja (fatality accident), hingga munculnya sorotan terkait kekosongan sejumlah posisi pimpinan unit strategis dalam waktu yang cukup panjang.

Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Persoalan administratif adalah masalah yang berkaitan dengan urusan tata kelola, prosedur, atau mekanisme formal dalam sebuah organisasi atau lembaga.

Dalam sektor ketenagalistrikan, khususnya pembangkitan, keberadaan pimpinan unit yang definitif memiliki peran penting dalam memastikan pengambilan keputusan operasi berjalan cepat, disiplin keselamatan diterapkan secara konsisten, serta pengawasan teknis dapat dilakukan secara optimal.

Kekosongan jabatan strategis di unit operasi berpotensi menimbulkan lemahnya kontrol lapangan, keterlambatan pengambilan keputusan, hingga menurunkan efektivitas mitigasi risiko operasional,. 

Selain itu, juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem manajemen talenta dan suksesi kepemimpinan di lingkungan. Sebagai perusahaan strategis nasional dengan skala operasi besar, proses regenerasi dan pengisian jabatan semestinya dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan profesional.

Direksi perlu menunjukkan kepemimpinan yang lebih tegas dan responsif dalam menjaga standar keselamatan dan keandalan operasi perusahaan.

Evaluasi terhadap kinerja operasi tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret, termasuk audit keselamatan, percepatan pengisian jabatan kosong, serta penegakan disiplin manajemen risiko di seluruh unit pembangkitan.