Mantra Trisakti dan Nawa Cita Tak Kunjung Menunjukkan Keampuhannya

Data ekonomi dan keuangan teranyar menunjukkan penurunan kinerja yang luar biasa. Dari pasar modal, misalnya, hanya dalam tempo sepekan (27-30 April) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok 6,4%. Rontoknya indeks dipicu aksi jual investor asing yang mencapai Rp 7,1 triliun.

Data keuangan emiten yang dipublikasikan menunjukkan penjualan semua sektor memburuk. Penjualan semen turun 3,3%, mobil minus 15%, motor anjlok 19%, dan properti terjun hingga 50%. Begitu juga dengan ekspor yang terjungkal sebesar 11,67%.

Lunglainya penjualan menyebabkan laba bersih emiten melorot. Semuanya berpangkal pada konsumsi domestik yang melemah. Mereka antara lain, Astra Internasional turun 15,64%, Bank Danamon (-21,47%), London Sumatra (-32,3%), Adhi Karya (-34,5%), Tambang Batubara Bukit Asam (-36,5%), Indofood (-37,4%), Adaro (-55%), Agung Podomoro land (-65%), dan Arwana Citra Mulia (-49,3%). Penurunan lebih dahsyat bahkan mendera Wijaya Karya (-63,29%),
Astra Otopart (-67%), Astra Agro Lestari (-80,11%), Holcim (-89,78%), Bank CIMB (-92,4%), Timah (-120,1%).

Apa artinya angka-angka ini? Ekonomi kita menuju kehancuran! Sebagian pengusaha yakin, jika tidak ada perbaikan berarti, Indonesia akan kembali ke era 1997-1998an. Ya, saat itu Indonesia luluh-lantak dihajar krisis.

Ekonomi yang sebelumnya bertengger di kisaran 6%, tiba-tiba terkontraksi minus 13%. Inflasi melonjak hingga puluhan persen. Suku bunga overnight interbank terbang ke ratusan persen.

Jokowi harus segera bertindak. Sebagai presiden, dia harus menyelamatkan Indonesia. Sebagai Presiden, kali ini dia harus menggunakan hak prerogatifnya secara penuh. Lakukan reshuffle kabinet. Rombak tim ekonomi. Ganti dan isi dengan orang-orang yang berkompeten.

Mereka harus paham masalah dan tahu solusi yang dibutuhkan. Hanya mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas dengan rekam jejak teruji yang boleh memangku jabatan amat penting ini.

Para pengganti itu harus membuang jauh-jauh mazhab neolib yang selama puluhan tahun diterapkan dan terbukti gagal.

Mereka itu haruslah para penganut dan pejuang ekonomi konstitusi, yang berpihak kepada kepentingan nasional, kepada sebagian besar rakyat Indonesia.

Kami tunggu langkah konkret Anda, pak Presiden.

*Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)