Selasa, 2 Juni 2026

Tribunners / Citizen Journalism

Membaca Psikologi Prabowo

Tapi faktanya, hingga hari ini Prabowo masih malu-malu kucing. Ia masih berlindung di “ketiak” rakyat.

Tayang:
Editor: Hasanudin Aco
Foto Dany Permana - Tribunnews.com
Prabowo Subianto (Foto Dany Permana - Tribunnews.com) 

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

TRIBUNNEWS.COM - Fadli Zon boleh saja berkoar Prabowo Subianto calon presiden itu harga mati. Seluruh DPD Partai Gerindra di Indonesia, Minggu (11/3/2018), boleh saja serentak mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra itu sebagai capres 2019.

Tapi faktanya, hingga hari ini Prabowo masih malu-malu kucing. Ia masih berlindung di “ketiak” rakyat.

"Kalau memang dibutuhkan oleh rakyat yang menuntut, meminta, dan kita memang diberi kesehatan oleh Tuhan, kemampuan, ya kita tak boleh mengingkari harapan rakyat," ujar Prabowo (Tribunnews.com, 10 Februari 2018).

"Di tengah masalah Indonesia yang makin berat, beliau masih berpikir apakah nanti sanggup membangun Indonesia yang berjaya," kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani (Kompas.com, 12 Maret 2018).

Berlindung di “ketiak” rakyat tentu tak salah bagi mantan Danjen Kopassus itu. Sebab, rakyatlah pemilik kedaulatan tertinggi di republik ini, apalagi dalam sistem pemilihan presiden langsung seperti saat ini. Siapa yang dipilih mayoritas rakyat, dialah yang akan menjadi presiden.

Di tengah masalah Indonesia yang makin berat, Prabowo masih berpikir apakah nanti sanggup membangun Indonesia yang berjaya.

Secara psikologis, di sinilah Prabowo mulai gamang atas kemampuannya sendiri. Atau bisa jadi ini semacam test water untuk mengetahui seberapa besar dukungan rakyat.

Namun, kegamangan Prabowo yang sesungguhnya ialah apakah ia akan mampu mengalahkan petahana Presiden Joko Widodo, bahkan sekadar maju sebagai capres pun belum tentu bisa. Mengapa?

Pertama, elektabilitas Prabowo stagnan di kisaran 20% bahkan kurang, meski setiap hari Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, melancarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi.

Kedua, Jokowi sudah didukung lima parpol di parlemen, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura; plus tiga parpol non-parlemen, yakni Perindo, PSI dan PKPI.

Ketiga, parpol-parpol lain belum pasti berkoalisi dengan Gerindra, bahkan ada parpol yang hendak membangun poros ketiga di luar Jokowi dan Prabowo, yakni PKB dan Demokrat.

Sementara ini PKS seakan sunguh-sunguh mau berkoalisi dengan Gerindra, bahkan ketika Prabowo tidak menjadi capres.

Namun, bila PKS dikilik-kilik PKB dan Demokrat, dan kemudian PAN juga tergiur, mungkin Prabowo gagal menjadi capres, karena jumlah kursi Gerindra di Senayan hanya 73 dari 560 kursi atau 13%, jauh dari presidential threshold yang dipersyaratkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Ingat, politik adalah seni memanfaatkan peluang, dan tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi kepentingan.

Cermati pula prediksi Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari bahwa keberadaan poros ketiga dalam Pilpres 2019 akan menggerus elektabilitas Prabowo dibandingkan Jokowi.

Sebab, poros baru akan membelah suara dari para pemilih yang tidak ingin memilih Jokowi, sehingga yang akan dirugikan Prabowo. Katakanlah ada calon dari militer, Prabowo terganggu. Atau calon berlatar Islam, Prabowo terganggu juga (Kompas.com, 7 Maret 2018).

Alhasil, Prabowo masih dibayang-bayangi kegamangan untuk maju sebagai capres, karena bisa jadi nasibnya akan seperti “pendekar yang berjalan seorang diri” bila ternyata PKS memilih bergabung dengan poros ketiga.

Demokrat tak mungkin berkoalisi dengan Gerindra, dan ini terkait sejarah panjang rivalitas Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Demokrat, semasa aktif di militer.

Lihat saja, pada Pilpres 2014, meskipun Hatta Rajasa, besan SBY, menjadi cawapres Prabowo, namun posisi Demokrat tetap mengambang. Di DPR periode 2014-2019 pun Demokrat mengambil posisi penyeimbang, tidak bergabung dengan Gerindra dan PKS di kubu oposisi.

Apalagi, jagoan Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berlatar militer seperti Prabowo, sehingga bila keduanya berpasangan tak akan menambah captive market. Begitu pun bila Prabowo berpasangan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang didukung kalangan muslim.

Lalu, mengapa setiap hari Fadli Zon berkoar Prabowo capres harga mati? Pertama, untuk menjaga mental “prajurit” di grass roots (akar rumput). Bila digaungkan Prabowo mau menjadi cawapres, bahkan tidak maju, dikhawatirkan mental mereka akan runtuh, karena mental komandan sudah runtuh duluan.

Kita ingat ketika kubu Pandawa menjatuhkan mental kubu Kurawa dalam Baratayuda. Drona, sang senapati atau panglima perang kubu Kurawa, mentalnya langsung jatuh begitu mendengar anaknya, Aswatama, tewas.

Padahal, isu itu sengaja diembuskan Krishna, dan memang “Aswatama” benar-benar mati, tapi bukan Aswatama anak Drona, melainkan seekor gajah yang diberi nama “Aswatama” dan sengaja dibunuh pihak Pandawa.

Kedua, mungkin Fadli Zon percaya dengan teori komunikasi bahwa ketidakbenaran yang disampaikan berulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Itulah!

* Karyudi Sutajah Putra, analis politik pada Konsultan & Survei Indonesia (KSI), Jakarta.

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved