Berguru Pada Mertua: Politik Patronase Prabowo

PROFIL PENULIS

Prasetyo Nurhardjanto

Penulis Adalah Dosen Tidak Tetap Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Unika Atma Jaya serta Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) bidang SDM, IT dan Inovasi. Saat ini berdomisili di Bekasi

ADA POLA MENARIK dalam pemerintahan Prabowo Subianto yang mengingatkan pada strategi politik Soeharto. Tentu konteksnya berbeda.

Indonesia saat ini adalah negara demokrasi dengan pemilihan presiden langsung, sementara Soeharto berkuasa melalui mekanisme pemilihan di MPR. Namun dari sisi logika politik, terdapat kemiripan yang sulit diabaikan.

Pada masa Orde Baru, Soeharto memastikan mayoritas kekuatan politik berada di bawah kendalinya. Golkar menjadi kendaraan utama negara, sementara PNS/ASN dan ABRI (kini TNI-Polri) menjadi basis dukungan politik yang besar.

Unsur perwakilan golongan dan berbagai elemen lain dalam MPR juga berada dalam sistem yang sangat dipengaruhi pemerintah pusat.

Akibatnya, setiap pemilihan presiden pada dasarnya hanya menjadi formalitas karena hasilnya hampir dapat dipastikan sejak awal.

Prabowo tidak memiliki instrumen politik seperti itu. Demokrasi membuat pengendalian lembaga negara secara langsung jauh lebih sulit.

Jika Soeharto membangun dominasi melalui penguasaan institusi politik, Prabowo terlihat membangun jaringan ketergantungan politik yang lebih luas dan tersebar.

Hampir seluruh partai besar kini berada dalam lingkaran kekuasaan. Koalisi yang gemuk membuat oposisi mengecil, sementara banyak elite politik memperoleh posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN.

Semakin banyak kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan pemerintahan, semakin kecil kemungkinan munculnya perlawanan yang berarti.

Politik Patronase dan Persiapan Menuju 2029

Dalam ilmu politik, pola semacam ini dikenal sebagai politik patronase. Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) menjelaskan bahwa stabilitas politik di banyak negara berkembang sering dibangun melalui hubungan patron-klien, yaitu pertukaran dukungan politik dengan akses terhadap jabatan, sumber daya, dan keuntungan tertentu.

Dalam konteks Indonesia saat ini, patronase tidak lagi diwujudkan melalui kontrol langsung terhadap lembaga politik seperti pada era Orde Baru, melainkan melalui distribusi akses dan manfaat kepada kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh politik maupun sosial.

Pola tersebut tampak dalam berbagai program pemerintah yang menjangkau langsung masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga berbagai program berbasis desa memang dapat dipandang sebagai kebijakan pembangunan.

Namun secara politik, program-program itu juga menciptakan kelompok penerima manfaat yang besar hingga tingkat akar rumput.

Persoalannya muncul ketika kebijakan publik mulai lebih banyak dinilai dari manfaat politiknya dibanding efektivitas ekonominya.

Dalam perspektif elektoral, semakin luas kelompok yang bergantung pada suatu program, semakin besar pula potensi dukungan yang dapat dipertahankan menjelang pemilu berikutnya.