Tribunners / Citizen Journalism

Membaca Arus Balik Politik NU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Prof. Dr. Said Aqil Siradj, mengatakan bahwa umat muslim wajib menghormati para habaib

Membaca Arus Balik Politik NU
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Alumnus Univeraitas al Azhar Mesir, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Wakil Ketua Rabithah ma'ahid Islamiyah- asosiasi pondok pesantren se Indonesia- Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) periode 2010-2015. 

MEMBACA ARUS BALIK POLITIK NU

Oleh KH. Imam Jazuli, Lc., MA.*

Musabaqatul khairot dalam Pilpres 2019 sudah berakhir. Penentuan pos-pos menteri dalam Kabinet Jokow-Ma’ruf pun sudah selesai. Sudah sangat ideal segala bentuk perbedaan yang menjurus perpecahan diakhiri. Hal itu dapat dimulai dari apa yang dikatakan oleh Wasekjen PBNU, Isfah Abidal Aziz, bahwa berdasarkan semangat persaudaraan, Imam Besar Habib Rizieq berhak kembali ke Indonesia.

Dalam beda kesempatan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Prof. Dr. Said Aqil Siradj, mengatakan bahwa umat muslim wajib menghormati para habaib karena mereka adalah keturunan Rasulullah saw. Di antara nama Habib yang wajib dihormati karena garis keturunannya itu, muncullah nama Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Pernyataan Ketua Umum dan Wasekjen PBNU ini seakan saling melengkapi. Memang benar, Habb Rizieq sejak 2017 hingga sekarang belum bisa balik dari Arab Saudi karena faktor perbedaan politik, ideologi, serta strategi pragmatis pilihan partai politik. Karenanya, Kiai Said dan Isfah memandang sudah tiba waktunya pemerintah Indonesia memperkuat kembali Ukhuwah Islamiah, wathaniah, dan Basyariah.

Habib Rizieq selama ini terkenal menggunakan epistemologi Nahi Munkar dan pendekatan kekerasan. Ditambah lagi, umat muslim yang setia kepada fatwa Imam Besar itu jutaan jumlahnya. Tidak salah kemudian FPI dicap oleh publik sebagai ormas Islam radikal. Karena itulah, bagi sebagian orang, pernyataan Kiai Said Aqil dan Wasekjen Isfah A. Aziz ini terasa ganjil, mungkin menyakitkan.

Misalnya, Sekjen PBNU Helmy Fashal Zaini menegaskan bahwa pernyataan Isfah Abidal Aziz merupakan pandangan pribadi saja, dan sama sekali tidak mewakili lembaga. Keberatan ini bisa dimaklumi, karena stigma ormas radikal belum luntur dari wajah FPI. Namun, internal NU harus paham bahwa komentar Kiai Said dan Isfah terbangun atas dasar spirit moderatisme, tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i’tidal. Inilah momen rekonsiliasi antara NU sebagai representasi Islam moderat dengan FPI sebagai representasi Islam radikal.

Bahkan, pemulangan Habib Rizieq dari Arab Saudi ke Indonesia dapat pula dimaknai sebagai bentuk rekonsiliasi di tingkat nasional. Yakni, simbol rekonsiliasi antara Kubu 01 dan Kubu 02. Polarisasi pra-Pilpres harus segera disudahi. Sudah saatnya kembali membangun image baru bahwa sesama putra bangsa kita bisa hidup rukun dalam keragaman; bersatu dalam perbedaan.

Upaya Wasekjen Isfah dan komentar positif Kiai Said tentang status nasab Habib Rizieq bukan urusan politik praktis. Apalagi sampai diselewengkan dan dimaknai sebagai bentuk lain kekecewaan PBNU atas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Langkah politik-kebudayaan Kiai Said semacam ini sudah sangat jelas, basis epistemologis maupun aksiologisnya. Seperti tergambar dalam artikel sebelumnya “Membincang Benteng Islam Berkebudayaan” (Tribunnews,  25/10/2019).

Merangkul FPI dan Habib Rizieq ke dalam pangkuan PBNU adalah salah satu dari perwujudan perjuangan Kiai Said Aqil Siradj dalam menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Jika bukan PBNU yang mau merangkaul ormas yang terlanjur dicap radikal, lantas siapa lagi?

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved