Risiko Sosial Politik Depresiasi Akut Mata Uang Garuda

PROFIL PENULIS

Jannus TH Siahaan

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran

 
TRIBUNNERS - Ketika nilai tukar Rupiah menembus level psikologis baru sebesar Rp18.043 per dolar AS pada 4 Juni 2026, alarm tanda bahaya bagi stabilitas nasional berdentang cukup keras. Pelemahan mata uang Garuda ini merepresentasikan potret sosiologis yang jauh lebih mendalam, yaitu runtuhnya kepercayaan pelaku pasar secara konsisten selama tiga bulan terakhir terhadap arah kebijakan ekonomi politik domestik. 
 
Menepis kecemasan publik dengan narasi usang bahwa fundamental ekonomi nasional masih kokoh atau melemparkan seluruh kesalahan pada faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global di Selat Hormuz tidak lagi memadai. 

Pasar memiliki kecerdasan membaca situasi secara aktif, dan apa yang dibaca oleh para investor serta pelaku usaha sepanjang triwulan pertama hingga pertengahan tahun 2026 ini adalah rangkaian kebijakan domestik yang dinilai tidak ramah pasar (non-promarket).  

Baca juga: Kinerja Ekspor Naik 22 Persen, Ancaman Inflasi dan Rupiah Masih Mengintai Ekonomi RI

Ketidakpercayaan pelaku pasar tersebut mewujud dalam bentuk penarikan modal asing (capital outflow) secara masif dari instrumen keuangan negara. Investor asing secara konsisten melepas portofolio mereka karena melihat tata kelola anggaran pemerintah yang kontradiktif. Di satu sisi, komitmen terhadap efisiensi anggaran kerap digembar-gemborkan, namun di sisi lain, publik justru disuguhi struktur kabinet dalam skala jumbo yang secara otomatis meningkatkan beban belanja rutin birokrasi secara drastis. 
 
Langkah fiskal yang dinilai paling fatal bagi kredibilitas pemerintah adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemotongan anggaran kementerian sipil secara masif demi mendanai program populis Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan pemangkasan anggaran krusial ini memicu kekhawatiran mendalam karena mengorbankan belanja pembangunan produktif dan investasi jangka panjang demi membiayai program konsumtif. 
 
Sentimen negatif pasar diperparah oleh pembentukan Badan Super Holding Danantara yang berada langsung di bawah kendali kepresidenan namun dengan fungsi audit eksternal yang dilemahkan. Langkah ini menciptakan kekosongan pengawasan tata kelola (governance risk) yang sangat dihindari oleh investor institusional global. 

Ditambah lagi dengan inkonsistensi kebijakan impor pangan serta amandemen undang-undang militer pada Maret 2025 yang mengecualikan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari pengetatan anggaran di tengah kebijakan penghematan nasional (austerity), pasar menangkap sinyal adanya kemunduran demokrasi dan bias prioritas anggaran yang keliru.  
 
Dampak dari runtuhnya nilai tukar Rupiah ini tidak lagi tertahan di menara gading teori makroekonomi, tapi mentransmisikan tekanannya secara langsung ke piring makan rakyat melalui jalur inflasi barang impor (imported inflation). 

Mengingat struktur impor nasional masih didominasi oleh komoditas energi, kenaikan harga dolar secara instan menaikkan biaya impor minyak mentah dan minyak olahan dalam denominasi Rupiah. Apalagi dengan harga rata-rata minyak mentah Brent di pasar internasional yang meroket tajam di atas USD 111 per barel, jauh melampaui asumsi APBN yang dipatok pada kisaran USD 60–80 per barel, tekanan terhadap APBN dan beban subsidi energi domestik menjadi berlipat ganda. 

Baca juga: Bhima CELIOS: Rupiah Bisa Tembus Rp20.000 per Dolar pada Akhir Juni, Kelas Menengah Menyusut

Bagi masyarakat luas, kenaikan biaya energi bertransmisi langsung pada melambungnya tarif transportasi, biaya distribusi logistik barang, hingga kenaikan tarif dasar listrik industri. Transmisi moneter ini juga menjalar cepat ke sektor pangan pokok yang memiliki ketergantungan impor tinggi. Komoditas seperti kedelai untuk tahu-tempe, gandum untuk mi instan dan roti, hingga bahan pakan ternak impor mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan. 

Di balik angka inflasi resmi yang coba ditenangkan oleh otoritas, isi dompet masyarakat kian tergerogoti, menciptakan kepedihan riil di mana masyarakat harus membayar lebih mahal hanya untuk mempertahankan standar konsumsi yang sama.  
 
Himpitan ekonomi ini secara sosiologis paling memukul kelompok masyarakat kelas menengah Indonesia yang kini terjebak dalam mode bertahan hidup (survival mode). Sebagai kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik dan pembayar pajak, kelas menengah mengalami fenomena stagnasi upah riil di tengah lonjakan biaya hidup. Kelompok ini terpaksa melakukan penurunan kualitas konsumsi secara diam-diam (downspending) demi menjaga citra sosial mereka. Mereka memotong frekuensi makan di luar, menunda pembelian aset produktif seperti rumah dan kendaraan, serta beralih ke merek produk yang jauh lebih murah. 
 
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah terkikisnya bantalan finansial kelas menengah melalui fenomena pencairan tabungan (dissaving) untuk menutup defisit anggaran bulanan demi bertahan hidup sehari-hari. Tabungan tidak lagi berfungsi sebagai akumulasi modal masa depan, tapi habis dievaporasi untuk sekadar menyambung hidup. 

Kemerosotan pendapatan riil di perkotaan melahirkan kelas pekerja miskin baru (working poor), di mana individu bekerja dengan jam kerja panjang di sektor informal atau ekonomi gig tanpa jaminan sosial dan kepastian pendapatan. Tekanan untuk mempertahankan standar hidup mendorong mereka masuk ke dalam jebakan utang konsumtif melalui pinjaman online ( pinjol) dan fitur paylater, yang mempercepat kerapuhan finansial keluarga. 
 
Bagi masyarakat kelas bawah, depresiasi Rupiah hingga menembus level Rp18.000 adalah krisis eksistensial tanpa jaring pengaman ( safety net ). Kelompok ini tidak memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian gaya hidup karena konsumsi mereka sudah berada pada batas minimum untuk bertahan hidup. Dengan porsi pengeluaran untuk pangan yang menyedot sekitar 36 persen hingga 38 persen dari total pendapatan bulanan, setiap kenaikan harga bahan pangan pokok langsung mengancam ketahanan pangan keluarga miskin. 
 
Di tengah kenaikan harga pangan pokok yang diperparah oleh produksi padi domestik yang cenderung stagnan pada kisaran 53,1 hingga 54,7 juta ton, pendapatan harian buruh tani, nelayan, dan pekerja sektor informal tidak mengalami penambahan sama sekali. Ketiadaan penyangga finansial dan semakin menyempitnya lapangan pekerjaan kasar membuat kelompok bawah berada dalam kondisi kerentanan yang ekstrem, memicu rasa frustrasi sosial yang cukup mendalam atas ketimpangan ekonomi yang semakin menganga di tengah-tengah  masyarakat kita.  
 
Kelesuan sosiologis ini diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sektor manufaktur padat karya. Industri pengolahan yang menjadi mesin utama penyerapan tenaga kerja formal berpendidikan menengah ke bawah mengalami krisis produksi yang cukup akut akibat meroketnya biaya impor bahan baku dan barang modal. Pertumbuhan sektor industri pengolahan melambat ke level 5,04 persen, sementara pertumbuhan ekonomi tampak bergeser secara tidak produktif ke sektor jasa non-produktif akibat ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG). 
 
Produsen manufaktur tidak dapat memindahkan beban kenaikan biaya produksi tersebut kepada konsumen domestik karena daya beli masyarakat yang terus melemah. Margin keuntungan yang terkikis habis memaksa perusahaan menghentikan ekspansi dan membekukan rekrutmen pekerja baru. 

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 88.519 pekerja formal kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2025, dan tren suram ini terus berlanjut pada periode Januari-Mei 2026 dengan tercatatnya 23.470 pekerja yang ter-PHK, di mana Jawa Barat sebagai pusat industri manufaktur mencatatkan jumlah korban tertinggi. Angka statistik resmi ini diyakini merupakan fenomena puncak gunung es, sebab jutaan buruh harian lepas dan pekerja kontrak industri yang langsung diberhentikan tidak tercatat dalam sistem jaminan kehilangan pekerjaan.  
 
Secara ekonomi politik, akumulasi penderitaan material ini berpotensi kuat melahirkan krisis legitimasi politik yang dapat menggoyang stabilitas rezim penguasa. Potensi terjadinya gerakan perlawanan masif ini dapat dianalisis secara tajam menggunakan Teori Deprivasi Relatif yang dirumuskan oleh Ted R. Gurr, misalnya. Teori ini menjelaskan bahwa gejolak politik dan gerakan sosial tidak lahir semata-mata dari kemiskinan absolut, tapi dari persepsi adanya kesenjangan yang lebar antara nilai harapan masyarakat (value expectations) dengan kapabilitas riil lingkungan sosial politik (value capabilities) untuk memenuhi harapan tersebut. 
 
Rezim Prabowo-Gibran naik takhta dengan janji pertumbuhan ekonomi spektakuler sebesar 8 persen dan jaminan pemenuhan gizi gratis, bakan Wapres Gibran menjanjikan pembukaan 19 juta lapangan kerja buat generasi muda, yang secara instan mengerek nilai harapan publik ke titik tertinggi. Namun, ketika realitas riil yang didapatkan rakyat adalah kejatuhan nilai Rupiah, lonjakan harga kebutuhan dasar, kesulitan kepemilikan hunian, dan hilangnya pekerjaan formal, jurang deprivasi relatif melebar secara drastis. Rasa ketidakadilan struktural ini memicu frustrasi kolektif yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik domestik.  
 
Manifestasi dari deprivasi relatif kolektif ini telah meledak melalui gerakan perlawanan digital dengan tagar #IndonesiaGelap (Dark Indonesia) yang viral di berbagai platform media sosial beberapa waktu lalu, misalnya. Tagar tersebut merefleksikan ketakutan, pesimisme, dan kemarahan mendalam generasi muda atas arah kebijakan pemerintah yang dinilai telah abai terhadap kesejahteraan masyarakat demi membiayai ambisi politik konsumtif. Gerakan sosial digital ini berhasil bertindak sebagai ruang konsolidasi simbolik yang mempertemukan keresahan kelas menengah dengan penderitaan kelas bawah, dan sempat bermutasi menjadi aksi demonstrasi fisik di jalanan yang dipelopori oleh aliansi mahasiswa nasional. 
 
Gerakan penolakan ini mengusung sejumlah tuntutan kritis, mulai dari desakan pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan anggaran sipil produktif, transparansi penuh anggaran program makan gratis, penolakan kembalinya dwi fungsi militer dalam jabatan birokrasi sipil, hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memulihkan kas negara.  
 
Berdasarkan Teori Proses Politik dari Doug McAdam, misalnya, keberhasilan gerakan sosial dalam melakukan tekanan politik sangat ditentukan oleh terbukanya “Struktur Peluang Politik”. Kartel politik Koalisi Merah Putih Plus yang menyokong rezim saat ini di parlemen tampak sangat kuat di permukaan, namun fondasinya terlihat rapuh karena didasarkan pada konsensus utilitarian yang transaksional, bukan ideologi yang kokoh. 
 
Ketika krisis ekonomi terus memburuk dan kepercayaan publik merosot tajam, loyalitas koalisi partai politik pendukung pemerintah akan menghadapi ujian elektoral yang cukup berat. Partai-partai politik yang ingin menyelamatkan citra mereka di mata pemilih akan cenderung menarik dukungan secara perlahan dari kebijakan-kebijakan presiden yang tidak populer. Keretakan di tingkat elit politik ini membuka ruang bagi gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil untuk menekan kekuasaan secara efektif guna menuntut koreksi kebijakan secara radikal. 
 
Karena itu, pemerintah tidak bisa lagi bersikap abai dan mengandalkan narasi-narasi penenang yang mengabaikan penderitaan nyata di tingkat akar rumput. 

Langkah penyelamatan harus segera diambil melalui tindakan korektif yang konkret. Pertama, pemerintah harus melakukan moratorium dan evaluasi total terhadap pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan menghentikan pemotongan anggaran sektor kementerian sipil produktif demi menyelamatkan daya beli masyarakat. 
 
Kedua, struktur kabinet yang gemuk harus dirasionalisasi agar tidak membebani kapasitas fiskal negara yang sudah berada di ambang batas. 

Ketiga, fungsi audit inovatif eksternal dan transparansi pada Badan Super Holding Danantara harus dikembalikan guna memulihkan kepercayaan investor portofolio global. 

Keempat, skema perlindungan sosial khusus bagi kelas menengah harus segera diluncurkan guna menahan laju penurunan tabungan dan menekan pertumbuhan utang konsumtif di perkotaan. 
 
Kelima, stimulus fiskal darurat harus dialokasikan untuk menyelamatkan industri manufaktur padat karya dari ancaman tsunami PHK lanjutan. 

Terakhir, pemerintah harus menghentikan segala upaya militerisasi sektor sipil guna meredakan tensi ketegangan politik dengan masyarakat sipil dan mahasiswa. 

Jika langkah-langkah darurat ini diabaikan, maka potensi krisis ekonomi akibat pelemahan Rupiah ini akan segera bertransformasi menjadi badai krisis politik yang berpotensi meruntuhkan stabilitas rezim penguasa dari fondasi awalnya.