Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Virus Corona

Jepang Resmi Resesi, Indonesia Lampu Merah

Tidak mengejutkan, jika kita membaca ekonomi Jepang telah secara resmi masuk dalam resesi ekonomi.

istimewa
Willem Wandik S.Sos, Kapoksi Komisi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan Ketua Umum DPP GAMKI 

Dari indikator perekonomian nasional disepanjang kuartal Pertama 2020, penyumbang negatif pertumbuhan terdiri dari "household consumption/konsumi rumah tangga" sebesar negatif -1,97%, belanja pemerintah/government spending turun drastis menjadi negatif (-44,2%), dan investasi turun menjadi negatif (-7,89).

Namun, penilaian resmi Pemerintah Indonesia dalam menjusment GDP nasional, selama ini menggunakan pengukuran GDP annual, bukan GDP rate.

Padahal GDP rate lebih reliable mengukur pergerakan pertumbuhan secara real time yang dapat di pantau dari "month over month".

Dalam statistik GDP annual, tercatat pertumbuhan GDP Indonesia masih "tersisa" positif 2,97% lebih rendah dibandingkan laporan terakhir di 2019, mencapai 4,97%. Melalui Menkeu, UU APBN yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR, target GDP annual Indonesia ditetapkan sebesar 5,3%.

Apapun instrumen alat ukur yang dipakai, entah menggunakan GDP rate atau GDP annual, realitasnya indikator makro perekonomian Indonesia sedang bergerak ke arah "decline", penurunan yang ekstrim.

Ingat, dalam kasus Jepang, GDP annual mereka pada kuartal pertama negatif (-2%) atau "growth annualized" negatif (-3,4%) , dan di quartal keempat 2019 negatif (-0,7%) atau "growth annualized" negatif (-7,3%), sehingga secara resmi, Jepang telah memasuki masa resesi ekonomi..

Angka GDP annual yang tersisa dari Indonesia sebesar 2,97%, bukanlah angka yang aman, sebab penopang utama perekonomian dalam negeri yang berasal dari konsumsi rumah tangga sedang mengalami penurunan yang parah.

Terlebih lagi, current account Indonesia yang terlaporkan saat ini negatif (-8,1 juta USD) yang dipastikan Indonesia juga kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan belanja impor dan juga membayar kewajiban Bond kepada kreditur.

Keadaan ini kontras dengan pernyataan Menkeu, yang mengamini bahwa Indonesia telah menerbitkan surat Bond lagi berbentuk SBN untuk menopang kebutuhan uang bagi Pemerintah, termasuk untuk mengkompensasi kebutuhan Rp 405,1 triliun anggaran APBN disepanjang penanganan Covid-19 berdasarkan amant Perpu No.1 Tahun 2020.

Dalam keadaan ideal (sebelum Covid), asumsi pertumbuhan GDP annual dalam APBN sebesar 5,3%, diharapkan penerimaan pajak kita tumbuh 13,5% di tahun APBN 2020 sehingga Menkeu mencatat target Penerimaan Pajak Indonesia dalam APBN 2020 ditargetkan 1865,7 Triliun.

Halaman
123
Editor: Hendra Gunawan
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved