Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Kritik Strategis Jokowi Terhadap Islamophobia Perancis

Kritik Jokowi terhadap Perancis bisa bermakna strategis mengingat status Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia.

Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. 

Kritik Strategis Jokowi Terhadap Islamophobia Perancis

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.*

TRIBUNNEWS.COM - Dunia internasional sedang digoncang oleh Islamophobia, yang dimotori oleh pemimpin negara Perancis. Negara-negara Islam di seluruh dunia turut mengecam, termasuk Indonesia. Presiden Jokowi, setelah berkonsultasi dengan seluruh pimpinan lintas agama, mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia mengecam keras sikap politik Emmanuel Macron.

Protes keras Presiden Jokowi memiliki dua nilai strategis; pertama, secara politis, dan kedua, secara ekonomi. Secara politis, kecaman Indonesia maupun negara-negara berpenduduk Muslim lainnya di seluruh penjuru dunia akan menjadi "batu sandungan" bagi negara Perancis pada umumnya dan ambisi Emmanuel Macron pada khususnya.

Pada tahun 2019, tepatnya sebelum Corona menjadi isu internasional, Perancis merasa sebagai satu-satunya negara "terlemah" di antara 5 negara anggota dewan keamanan PBB; Rusia China, Inggris, dan Amerika. Peran Perancis "tenggelam" sampai tidak terbaca oleh publik dibanding kelihaian Rusia, China, dan Amerika memainkan isu.

Keterpurukan Perancis di bawah pemerintahan Emmanuel Macron diakui oleh berbagai lembaga survei yang dilakukan pada bulan September 2020. Lembaga-lembaga seperti Ifop-Fiducial, BVA, Odoxa, dan Ifop menunjukkan angka ketidakpuasan publik rata-rata di atas 60%. Sedangkan lembaga-lembaga seperti Elabe dan Ipsos menunjukkan angka ketidakpuasan antara 55% dan 57%. Dengan kata lain, ketidakpuasan negara-negara muslim atas pernyataan politis Emmanuel Macron "seiris seiya sekata" dengan rakyat perancis.

Ketidakcerdasan politis Macron bukan saja terlihat dari ketidaktepatan memilih topik berupa islamophobia. Sebab, isu islamophobia tidak akan menolongnya untuk memiliki citra positif di level internasional, terlebih mengingat statusnya sebagai anggota DK PBB. Hanya saja, di level lokal seperti uni Eropa, isu Islamophobia ini berhasil menarik simpati negara-negara seperti Belanda dan Inggris, yang pada akhirnya mendukung posisi Perancis ketika sedang berhadapan dengan upaya boikot produk-produk Perancis oleh Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Presiden Jokowi cukup strategis dengan tetap fokus pada kritik Islamophobia Perancis, terlebih Indonesia sedang menjabat sebagai presiden DK PBB. Karena perlawanan terhadap islamophobia juga dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sekaligus menjadi kepentingan nasional kita bersama. Indonesia adalah negeri yang menghormati keragaman agama dan melawan segala bentuk jenis kebencian maupun kekerasan.

Sementara secara ekonomi, pernyataan Presiden kemarin tidak sedikitpun menunjukkan indikasi adanya upaya yang menjurus pada boikot. Padahal di level internasional, boikot ekonomi juga menjadi wacana perlawanan terhadap islamophobia Perancis. Apresiasi berupa tepuk tangan dan jempol patut diberikan kepada Jokowi, karena kritik presiden tidak sampai jatuh ke dalam topik boikot produk Perancis.

Kritik berupa boikot produk hanya akan melahirkan kerugian di pihak Perancis yang sedang berjuang untuk pulih. Indonesia tidak punya kepentingan untuk menjatuhkan perekonomian negara lain, karena sejak awal prinsip dasar diplomasi Indonesia bersifat "non-blok" dan "bebas-aktif." Beda halnya jika itu murni menyangkut islamophobia, Indonesia butuh menunjukkan kepada dunia sebagai satu-satunya negara yang mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan islamophobia adalah tantangan paling besar.

Dilihat dari teori komunikasi politik sekalipun, Presiden Jokowi membuka pernyataannya dengan terlebih dahulu menyebut pihak-pihak yang diajak berunding. perwakilan perwakilan dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen-Katholik, dan Konghucu adalah simbolisasi bahwa kekuatan kritik Indonesia didukung oleh seluruh tokoh lintas agama. Dunia akan membaca kritik ini sebagai suara agamawan bukan semata sikap politik pemerintah Indonesia.

Follow up dari simbolisasi-simbolisasi dalam komunikasi politik semacam ini bisa terus diupayakan di masa-masa yang akan datang. Islamophobia di Prancis, sekalipun tidak mujarab untuk meningkatkan citra positif Emmanuel Macron secara pribadi, tampaknya akan terus dimainkan hingga tiba pada masa pemilihan umum yang akan datang. Karena macron sedang berupaya meningkatkan elektabilitas dirinya.

Isu Islamophobia tampak berhasil untuk menyedot perhatian dunia internasional, mengingat isu global warming dan penghijauan tidak betul-betul ampuh untuk menyatukan negara-negara Uni Eropa di bawah kendali opini Perancis. Dan pada saat yang bersamaan, dapat dikatakan bahwa Prancis berhasil "menaklukkan" dan menyatukan kembali negara-negara Uni Eropa seperti Belanda dan Inggris, yang belakangan telah menerapkan Brexit. dengan kata lain, semakin keras perlawanan dunia Islam terhadap Perancis maka semakin solid Uni Eropa mendukungnya. Semacam politik tukar guling.

Dengan mengandalkan peran fungsi tokoh-tokoh lintas agama di masa-masa yang akan datang, pemerintah Indonesia memiliki potensi dan jalan keluar dari terjebak haters politik Perancis, baik di level internasional sebagai anggota DK PBB maupun di level lokal sebagai "pemimpin" Uni Eropa. Tokoh-tokoh lintas agama lebih strategis untuk di pasang sebagai "pion" dalam merespon islamophobia di Perancis. Sehingga Indonesia tetap memiliki kontribusi dalam melawan terorisme namun tetap terhindar dari kerugian-kerugian politik di masa depan.

* Pengasuh Pesantren Bina Insan mulia Cirebon.

Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved