Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Tepatlah Memilih Kapolri

Memilih seorang Kapolri, tidak semata-mata urusan hak prerogatif Presiden dan tidak absolut menjadi hak prerogatif Presiden.

(Dok. Divisi Humas Polri)
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020). 

OLEH : PETRUS SELESTINUS,  Koordinator TPDI & Advokat Peradi

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus (pos kupang)

BEREDAR pemberitaan di sejumlah media sosial Presiden Jokowi menunjuk Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun 25 Januari 2021.

Meskipun belum terkonfirmasi, namun yang perlu dipikirkan kita semua adalah bagaimana Presiden seharusnya menunjuk secvara tepat Kapolri baru.

Penunjukan yang bisa menjawab kebutuhan negara ke depan, melihat dinamika politik yang berkembang saat ini.

Baca juga: Politikus PDIP: Konon Calon Kapolri Menguat ke Listyo Sigit Tapi kan Namanya Politik Bisa Berubah

Baca juga: Amien Rais: Saya Yakin Pak Jokowi Pilih Listyo Sigit Jadi Kapolri, Paling Nyaman dan Aman

Baca juga: Politikus PKB Prediksi Jokowi Bakal Ajukan Nama Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri

Karena memilih seorang Kapolri, tidak semata-mata urusan hak prerogatif Presiden dan tidak absolut menjadi hak prerogatif Presiden.

Secara mekanisme usulan dari Kompolnas, diuji kelayakan dan kepatutan di DPR, kemudian dikirim ke Presiden untuk disetujui, agar Presiden tak terjebak pola rekrutmen seperti membeli kucing dalam karung.

Di tengah munculnya radikalisme, intoleransi dan terorisme berbasis ormas radikal dan khilafah, maka Kapolri pasca Jenderal Idham Azis, adalah tipe atau karakter Kapolri yang membawa visi negara menjaga NKRI.

Ia harus tidak kenal gigi mundur. Adalah tidak realistis sosok Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk jabatan Kapolri.

Ia tidak punya track record yang dibanggakan yang menjadi kredit point untuk jabatan Kapolri. Apalagi selama menjadi Kabareskrim, terjadi masalah mismanagement dalam penanganan kasus Djoko S Tjandra.

Dua jenderal polisi menjadi tumbal akibat salah urus keresersean. Selain itu Kapolri baru 2021 ke depan harus mampu mewujudkan komitmen nasional dan internasional negara dalam menjaga ketertiban umum dan ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi/.

Halaman
12
Editor: Setya Krisna Sumarga
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved