Jilbab dalam Narasi Otoriter Rezim Nadiem Makarim

Penulis melihat, hal yang paling substansial bukan masalah kasus spesifik di SMKN 2 Padang. Hal itu bisa diselesaikan oleh pihak-pihak internal mereka, dalam konteks dinamika politik mereka, serta spirit kultural mereka sendiri. Namun, sumber masalah yang paling utama adalah visi maupun tata kelola Kemendikbud yang bermasalah di tangan Nadiem Makarim.

Politisi senior, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, telah meminta Mendikbud Nadiem Makarim diganti. Saat itu konteksnya adalah krisis pendidikan sepanjang periode pandemi yang tidak tertangani dengan baik. Sementara kali ini, banyak pemerhati pendidikan melihat masalah lain yang ditimbulkan Nadiem Makarim dalam konteks jilbab SMKN 2 Padang.

Sambung menyambung silih berganti masalah demi masalah dimunculkan oleh Nadiem Makarim. Masalah bukan saja menyangkut krisis pendidikan di masa pandemi, jilbab di SMKN 2 Padang, tetapi lebih pada substansi dunia pendidikan yang tidak dimengerti betul oleh pemegang otoritas Kemendikbud. Tidak adanya visi yang holistik ini membuka pintu baru kemunculan masalah-masalah lain di masa depan.

Hal penting dilakukan Nadiem Makarim di masa depan adalah menjauhi narasi yang otoriter, memilih diksi yang bijaksana, dan mengeluarkan pendapat dengan cara yang lebih argumentatif, tidak untuk menyudutkan pihak tertentu, dan menghargai keragaman substantif itu sendiri. Menilai peristiwa di SMKN 2 Padang sebagai pelanggaran terhadap UUD, Pancasila, dan Kebhinekaan, adalah opini yang menyesatkan dan tidak bijaksana.

*Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon.