Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Isu Jabatan Presiden yang 'Membakar'

Tak perlu kampanye dan menghamburkan uang, mereka tetap duduk di kursi empuk sambil ongkang-ongkang kaki.

Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo memberikan salam kepada Anggota MPR/DPR/DPD RI saat berpamitan usai menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/8/2021). Beberapa hari ini muncul lagi isu wacana Amandemen UUD 45 oleh MPR terkait perpanjangan jabatan presiden 3 periode. 

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

TRIBUNNEWS.COM - Ada dua episetrum politik di negeri ini yakni Gambir (Istana) dan Senayan (DPR/MPR).

Ketika tak ada gerakan bawah tanah di Gambir dan Senayan, bagaimana bisa terjadi gempa politik di kedua episentrum itu?

Gempa politik itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden ditambah periodenya menjadi bisa dipilih lebih dari dua kali, atau ditambah tahunnya menjadi sampai 2025, 2026, 2027 atau 2028.

Untuk menambah periode, diperlukan amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 7.

Untuk memperpanjang masa jabatan, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 harus diundur.

Dalihnya bisa karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Baca juga: Jokowi Tegas Menolak Wacana Presiden 3 Periode dan Perpanjangan Jabatan, Bahkan Sebut Tak Berminat

Untuk itu, diperlukan amandemen Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ada simbiose mutualisme antara Gambir dan Senayan jika Pemilu/Pilpres 2024 diundur.

Tak perlu kampanye dan menghamburkan uang, mereka tetap duduk di kursi empuk sambil ongkang-ongkang kaki.

Halaman
1234

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved