Bom Waktu Korupsi Jelang Pemilu 2024

Jiwasraya dan Asabri

Menjelang Pemilu 2019, terjadi dua kasus korupsi kelas kakap, yakni kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Kasus Jiwasraya merugikan keuangan negara hingga Rp16,807 triliun, sedangkan kasus Asabri merugikan keuangan negara hingga Rp22,78 triliun.

Sedikitnya enam orang diadili dalam kasus Jiwasraya, yakni Benny Tjokrosaputro, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Joko Hartono Tirto, dan Heru Hidayat.

Adapun dalam kasus Asabri, mereka yang diadili adalah Lukman Purnomosidi, Jimmy Sutopo, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Adam Damiri, Heru Hidayat, Sonny Widjaja dan Benny Tjokrosaputro. Jadi, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat terlibat dalam dua kasus itu, yakni Jiwasraya dan Asabri.

Sri Mulyani Mundur?

Kini menjelang Pemilu 2024 beredar isu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi karena kecewa.

Namun isu itu ditepis.

Bantahan dilontarkan Staf Khusus Menkeu, Justinus Prastowo dalam akun pribadinya di platform X @prastow, Jumat (5/1/2024).

Prastowo juga membantah banyak berita lainnya yang beredar di poster "Indonesia Dimiskinkan", salah satunya terkait pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di dalam poster yang beredar disebutkan bahwa Sri Mulyani pernah menyebutkan belanja alutsista dilakukan oleh PT TMI yang dipegang oleh kroni-kroni Prabowo.

Seperti dilansir sebuah media, Prastowo menjelaskan hal itu diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, bukan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Chairman dan Chief Executive Officer (CEO) dari PT TMI memang sahabat karib Prabowo dan telah ada surat penunjukan PT TMI oleh Menhan.

Adapun Hasto Kristiyanto menyatakan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) diisi kroni-kroni Prabowo Subianto sehingga ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dari Menhan.

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto saat ditemui awak media di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023), seperti dilansir sebuah media.

Baca juga: Kritisi Anggaran Alutsista Naik, PDIP Ungkit PT TMI Diisi Kroni-kroni Prabowo