JJ Amstrong Sembiring Refleksikan Persoalan Hukum tahun 2024, Banyak yang harus Dibenahi

Harvey Moeis didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022. 

Begitu juga sejauh ini mengenai keberadaan Harun Masiku. Harun Masiku adalah seorang politisi Indonesia yang terlibat dalam kasus suap terkait pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2020. Ia telah menjadi buronan sejak 2020 dan dicari oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), namun sampai sekarang keberadaannya belum diketahui.

Kedua, yaitu mengenai reformasi sistem Peradilan. Dalam hal modernisasi Pengadilan yaitu terkait  digitalisasi sistem pengadilan mulai berkembang, dengan layanan e-court yang lebih inklusif. Namun, penerapannya di daerah terpencil masih menghadapi hambatan infrastruktur.

Ketiga yaitu Pemilu 2024 dan Hukum Pemilu. Terkait pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 adalah tahun politik, dan hukum pemilu diuji dalam memastikan pemilu berjalan adil dan demokratis. Konflik hukum terkait pelanggaran kampanye, ujaran kebencian, dan politik uang menjadi perhatian.

Peran Mahkamah Konstitusi (MK): MK diharapkan mampu menyelesaikan sengketa pemilu dengan independen dan tanpa tekanan politik.

Keempat yaitu  dinamika KUHP Baru. Dimana implementasi KUHP Baru yaitu setelah disahkan pada akhir 2022, KUHP yang baru mulai berlaku bertahap. Ada tantangan dalam sosialisasi dan implementasi beberapa pasal yang kontroversial, seperti kriminalisasi penghinaan terhadap presiden dan aturan terkait moralitas.

Penyesuaian Sistem Hukum: Penegak hukum harus menyesuaikan dengan perubahan yang ditetapkan dalam KUHP, termasuk mekanisme pidana alternatif.

Kelima yaitu terkait isu HAM dan Kebebasan Berpendapat. Dimana kebebasan Pers masih ada tekanan terhadap jurnalis dan aktivis, terutama yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Pada tahun 2024, beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjadi sorotan publik.

Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Kekerasan Polisi terhadap Unjuk Rasa (Agustus 2024): Amnesty International Indonesia melaporkan bahwa selama unjuk rasa damai yang berlangsung di 14 kota pada 22 hingga 29 Agustus 2024, setidaknya 579 orang menjadi korban kekerasan polisi.

Kekerasan tersebut meliputi penangkapan dan penahanan semena-mena, pemukulan, penggunaan gas air mata, dan meriam air. Amnesty menyatakan bahwa penggunaan kekuatan yang tidak proporsional ini mencerminkan kebijakan kepolisian yang represif terhadap aksi damai. 

2. Intimidasi terhadap Jemaat Gereja Tesalonika (Maret 2024): Pada 30 Maret 2024, terjadi intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika di Lampung. Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyesalkan peristiwa tersebut dan menekankan pentingnya toleransi beragama serta penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ibadah. 

3.Pelanggaran HAM di Papua (2024): Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 113 peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 85 peristiwa merupakan kekerasan dan konflik bersenjata, termasuk kontak tembak, penyisiran, dan serangan terhadap warga sipil. 

4. Dugaan Pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Juli 2024): Komnas HAM menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap perempuan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Kasus ini menyoroti kondisi penahanan yang tidak sesuai dengan standar HAM internasional.