Trans Metro Dewata Nasibmu di Ujung Tanduk

Sedangkan mereka tahu bahwa, kemacetan lalu lintas adalah momok yang menakutkan dan menjadi salah satu alasan dan penyebab terganggunya kinjungan wisatawan. Apakah karena pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk membiayainya? Apakah menyiapkan anggaran untuk kepentingan publik harus begitu sulitnya untuk dituliskan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajib diperhatikan dan dijawab untuk memberikan kepastian akan kegelisahan dan kekawatiran tentang nasib Trans Metro Dewata. Membangun dan menggalang peminat dan pengguna angkutan umum bukanlah perkara mudah. 

Berbagai kesulitan dan tantangan harus dilewati dan seringkali berhadapan dengan tembok yang tinggi. Nah sekarang kita sudah memiliki pengguna angkutan umum TMD yang lumayan besar. Jumlah ini harus tetap dijaga dan diupayakan bertambah dengan menambah jumlah koridor, bukan malah sebaliknya membiarkan layanan ini berhenti tanpa ada rasa peduli. Alasan klasik yang akan diberikan adalah tidak punya cukup fiskal untuk itu. Tidak punya cukup dana untuk meneruskan semuanya. 

Tentu ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu tetap meminta dukungan pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) transportasi. 

Atau dengan memanfaatkan UU No.1 Tahun 2022 yang mengatur pajak dan retribusi daerah, khususnya untuk PKB dan Opsen PKB yang diatur dengan PP No. 35 Tahun 2023 atau dengan memanfaatkan Perda No.6 Tahun 2023 tentang Pungutan  Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Pasal 12 huruf e dapat dijadikan dasar hukum untuk membiayai operasional transportasi publik yang berkualitas. Jadi sebenarnya sumber-sumber fiskal sudah tersedia, tinggal sekarang apakah ada komitmen dan keseriusan untuk membiayainya. Tentu harus segera dibuat aturan legal formalnya dan tata cara atau mekanisme untuk pembiayaannya.

Waktu terus berjalan dan saatnya memutuskan sudah diujung tikungan. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat dan saling menyalahkan. Tujuan sudah jelas ada dihadapan kita, yaitu tetap mengoperasikan Trans Metro Dewata agar asset penumpang yang sudah terkumpul banyak tersebut tidak hilang begitu saja. 

Semakin lama tidak ada kepastian, maka semakin pasti saja para penumpang TMD akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Mereka akan kembali lagi ke pola lama perilaku transportasinya, yaitu mengunakan kendaraan pribadi  bagi yang masih memiliki. Namun bagaimana dengan pengguna yang memang sangat tergantung pada layanan ini (cative riders) terutama para kelompok rentan dan disabilitas yang selama ini mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari TMD. 

Akankah mereka harus berdiam di rumah saja tanpa dapat merasakan indah dan nikmatnya negeri ini, atau indahnya pulau Bali dimana orang luarpun bersemangat untuk datang. Mari jadikan momentum ini untuk kita saling memahami dan menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita masing-masing. Komunitas Teman Bus sudah selalu siap menggunakan TMD dan akan mempersuasi kelompok lainnya untuk bergabung. 

Pemerintah diharapkan selalu hadir untuk menyokong keberlangsungan operasionalnya dan diharapkan terus mengembangkan layanan transportasi publik lebih luas. Jika saja banyak orang yang berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke menggunakan angkutan umum, maka jalanan akan semakin lengang, kemacetan akan berkurang dan Bali, khususnya Sarbagita akan semakin menarik, wisatawan akan lebih banyak lagi datang. Artinya pendapatan masyarakat Bali juga akan meningkat.

*) I Made Rai Ridartha, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali