Tribunners / Citizen Journalism
Jangan Heran Wakil Rakyatmu Begitu, Kalau Pilihnya Asal Coblos
Gelombang demo DPR RI soroti politik uang, korban jatuh, dan pesan tolak money politics demi wakil rakyat berintegritas Pemilu 2029.
Sucianti Suaib Saenong
Politisi Partai Golkar
Wakil Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
Tenaga Ahli Gubernur Sultra periode 2022–2023
TRIBUNNEWS.COM - Saya menyoroti gelombang demonstrasi yang belakangan marak terjadi di depan Gedung DPR RI dan sejumlah wilayah di Indonesia.
Aksi tersebut muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sikap DPR yang disebut-sebut meminta kenaikan tunjangan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.
Terlebih 10 orang menjadi korban saat adanya demonstrasi.
Saya melihat perilaku masyarakat dalam Pemilu 2024 yang menurutnya lebih banyak berfokus pada pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif.
Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang asal mencoblos tanpa mengenal sosok calon anggota DPR RI yang dipilih.
Sehingga rendahnya perhatian masyarakat terhadap kualitas calon legislatif membuat wakil rakyat yang terpilih sering kali tidak sesuai harapan.
2024 orang-orang fokus di pilpres. Kertas suara DPR RI kebanyakan diabaikan.
Jujur deh, DPR RI kalian pilih siapa? lupa pilih siapa? nggak peduli asal coblos? atau yang kasih amplop, baru coblos!? Jadi jangan heran wakil kalian seperti sekarang.
Saat maju sebagai calon legislatif DPR RI pada Pemilu 2024.
Saya pernah ditawari perhitungan dari konsultan politik yang menyebut dirinya bisa menang jika menyiapkan dana politik sekitar Rp30 miliar. Namun, Suci menegaskan memilih jalan berbeda.
Namun saya memilih jalan berbeda. Saya menolak praktik money politics dan memilih turun langsung ke masyarakat, menyapa, mendengar, dan berbicara dari hati ke hati.
Hasilnya? Meskipun belum menjadi nomor satu, saya mendapatkan puluhan ribu suara murni dari hati rakyat. Itu adalah kepuasan tersendiri, jauh lebih berharga daripada kemenangan yang dibeli.
Daripada menghamburkan Rp30 miliar untuk biaya politik, ia lebih memilih mengalokasikan dana tersebut ke hal yang lain.
Hitungan saya sederhana daripada menghamburkan Rp30 miliar untuk politik, lebih baik dana itu saya obligasikan.
Dengan imbal hasil 6 persen sekitar Rp1,8 miliar per tahun atau Rp150 juta sebulan lebih dari cukup untuk saya hidup nyaman tanpa harus pusing menghadapi demo atau tekanan politik.
Menatap Pemilu 2029, saya memberi pesan penting kepada rakyat agar berani menolak politik uang dan memilih wakil yang benar-benar kompeten serta berintegritas.
Kalau kita ingin punya wakil rakyat yang benar-benar bersih dan bisa diandalkan, rakyat harus berani memilih wakil yang kompeten dan berintegritas tinggi, bukan yang datang dengan amplop. Kalau ada yang berani membeli suara, langsung tolak!
Ssya mengingatkan pada Pemilu 2024 lalu, banyak konstituen secara terang-terangan menanyakan “wani piro?” kepada calon legislatif maupun kepala daerah.
Akibatnya, jangan kaget kalau sekarang mereka berburu untuk mengembalikan yang sudah dikeluarkan di 2024 dan mengumpulkan untuk persiapan pemilu tahun 2029 yang konon akan lebih ganas lagi.
Lebih lanjut, Suci menegaskan sikapnya terhadap politik uang.
No money politik bukan hanya untuk wakil rakyat, tapi berlaku untuk semua, mulai dari kepala daerah, kepala desa, KPU, Bawaslu, kepolisian, hingga kejaksaan. Harus yang kompeten dan berintegritas tinggi.
Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, bangsa ini optimistis bisa mencapai Indonesia Maju 2045 asalkan sumber daya manusianya benar-benar mumpuni.
SDA negeri kita sudah kaya raya, kalau SDM mumpuni, optimis Indonesia Maju 2045.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/FOTO-TERBARU-Sucianti-Suaib-Saenong.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.