Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional

Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA 

Karier dan Jabatan 

Kapolri ke-8 Menjabat dari tahun 1978 hingga 1982.

Menteri Tenaga Kerja Dalam Kabinet Ampera tahun 1966. 

Duta Besar RI untuk Jerman Barat Ditugaskan pada tahun 1976. 

Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 1971–1976. 

Pendidikan dan Akademik 

Lulusan PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian). 

Meraih gelar Ph.D. dari University of Southern California, AS. 

Guru Besar di FISIP Universitas Indonesia dan dosen PTIK. 

Kontribusi dan Warisan 

Penggagas KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), menggantikan HIR warisan kolonial Belanda. 

Diakui sebagai “Bapak Satpam” karena mencetuskan satuan pengamanan sipil di luar kepolisian. 

Peletak dasar reformasi birokrasi di Indonesia melalui kebijakan strategis di LAN. 

TRIBUNNEWS.COM - Menelusuri jejak sejarah dan landasan konstitusional Polri membuka cakrawala baru mengenai eksistensi institusi penegak hukum ini. 

Pengalaman yang panjang dalam dunia kepolisian dan pemerintahan memberikan perspektif otentik yang sulit ditandingi. 

Polri sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem administrasi negara Republik Indonesia. 

Ini bukan sekadar pernyataan formalitas, melainkan sebuah pengakuan atas peran vitalnya dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Polri merupakan bagian dari administrasi negara. 

Kesalahpahaman umum terkait tanggal 1 Juli. 

Hari itu bukanlah momen lahirnya Polri, melainkan penanda peralihan kepemimpinan di mana Polri berada di bawah kendali Perdana Menteri. 

Ini menyiratkan adanya evolusi struktural yang patut dipahami. 

Konsep Kepolisian Nasional menjadi sorotan utama. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang majemuk, potensi konflik hingga gerakan separatisme selalu menjadi tantangan. 

Keberadaan Polri sebagai Kepolisian Nasional menjadi benteng pertahanan dalam menjaga keutuhan bangsa. 

Polri merupakan Kepolisian Nasional, karena Indonesia merupakan masyarakat mejemuk yang rawan konflik bahkan separatisme. 

Dalam menjalankan tugasnya, Polri beroperasi dalam kerangka pemolisian yang bertujuan menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem nasional. Ini mencakup berbagai aspek, dari penegakan hukum hingga pemeliharaan ketertiban umum. 

Polri bekerja dalam pemolisiannya untuk menjaga sistem nasional. 

Jabatan Kapolri pun ditegaskan sebagai sebuah posisi profesional. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan integritas dalam memimpin institusi sebesar Polri. 

Dengan pemahaman mendalam mengenai aspek keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis, posisi Polri secara inheren berada di bawah kendali langsung Presiden. 

Ini adalah penegasan mengenai hierarki dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan. 

Sejalan dengan poin 1 sampai dengan poin 5, maka dengan pendekatan keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis polri dibawah Presiden.