Setelah Polri, Ahmad Dofiri Sebut Presiden Prabowo Ingin Lembaga Lain Direformasi

Ringkasan Berita:

• Ahmad Dofiri menyampaikan bahwa Prabowo menginginkan reformasi dilakukan di seluruh lembaga pemerintahan, dengan menjaring masukan luas dari masyarakat.
• Reformasi dimulai dari Polri karena menjadi institusi yang paling disorot publik dan berada di garis depan penegakan hukum, serta terkait dengan isu strategis nasional seperti korupsi, ketahanan pangan, energi, dan sumber daya.
• Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya modernisasi tata kelola dan digitalisasi di seluruh lembaga penegak hukum.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Jenderal Polsi (Purn) Ahmad Dofiri menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan reformasi dilakukan di seluruh lembaga pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Dofiri saat menyampaikan hasil rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam kapasitasnya sebagai sekretaris komite di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

“Komisi Percepatan Reformasi Polri itu sudah melakukan kegiatannya hampir tiga bulan dan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden waktu kami dikumpulkan,” ujar Dofiri.

Menurut dia, Presiden memberi arahan agar tim menghimpun masukan seluas-luasnya dari masyarakat.

“Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” imbuhnya.

Reformasi dimulai dari Polri karena institusi tersebut paling banyak mendapat sorotan publik.

Selain itu, Polri juga berada di garis depan dalam penegakan hukum.

“Oleh karena itu Presiden menyampaikan (reformasi) kita mulai dari Polri,” tutur Dofiri.

Dofiri menambahkan, Presiden juga memberi perhatian pada isu strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, air, hingga pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara.

“Kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ada sangkut paut dengan itu,” pungkasnya.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie sempat menuturkan modernisasi tata kelola dan digitalisasi pelayanan publik harus dilakukan lembaga penegak hukum.

Menurutnya bukan hanya Polri yang harus melakukan reformasi tapi juga peradilan.

"Sesuatu yang harus kita beri perhatian sungguh-sungguh dan bahkan semua lingkungan lembaga-lembaga penegakan hukum mulai dari Polri sampai ke Peradilan," ucap Prof Jimly kepada wartawan usai menghadiri Apel Kasatwil 2025 di Mako Satlat Brimob Cikeas, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, paradigma lama yang mencegah dan lain-lain sebagainya mesti diubah menjadi pelayanan. 

"Jadi isu penting yang dihadapi kepolisian juga yang saya catat dari apel yang tadi disampaikan oleh Kapolri Ada kesungguhan untuk melakukan modernisasi tata kelola," tukasnya.