TNI 80 Tahun: Legitimasi, Modernisasi, dan Tantangan Era Digital

Dr. Safriady, S. Sos, M. I. Kom

Pemerhati Isu Strategis 

Profil & Aktivitas

• Akademisi, Praktisi Media &Instruktur Pelatihan
• Meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi, Disertasi tentang Operasi Intelijen BAIS TNI di Universitas Padjadjaran.
• Dosen Tamu di Sesko TNI, Sesko TNI AL, Satinduk TNI. 
• Instruktur Tamu Pembekalan di Pusdikpassus, Kopasgat dll.

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki usia 80 tahun pada 5 Oktober 2025, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdiri di persimpangan sejarah dimana pengalaman panjang sebagai kekuatan konvensional yang menegakkan kedaulatan dan menjaga keamanan internal, sekaligus menghadapi tekanan transformasi menuju kemampuan pertahanan berbasis teknologi informasi.

Perayaan HUT ke-80 tahun ini, melibatkan pameran alutsista, atraksi udara, dan rangkaian kegiatan publik menunjukkan dua realitas sekaligus kekuatan simbolik yang masih penting di mata negara, serta keperluan mendasar untuk berubah agar relevan di medan konflik abad ke-21.

Jejak Historis dan Legitimasi Konvensional 

Sejak kelahirannya, TNI dibentuk sebagai instrumen negara untuk mempertahankan kemerdekaan dan integritas wilayah. Sepanjang beberapa dekade, kemampuan konvensional  personel, pangkalan, kapal, pesawat, artileri dan tank menjadi tolok ukur kapasitas pertahanan nasional.

Pameran peralatan dan parade di Monas pada HUT ke-80 tahun ini menegaskan bahwa aspek-aspek konvensional itu tetap dipertahankan dan dikomunikasikan kepada publik sebagai bukti kesiapan dan deterrence. 

Namun legitimasi tersebut tidak otomatis menghapus masalah structural hubungan sipil-militer, budaya internal, dan akuntabilitas tetap menjadi tantangan sumber kepercayaan publik.

Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI sepanjang 2025, termasuk dugaan pembunuhan, penembakan terhadap warga sipil atau aparat lain, serta tuduhan penyiksaan telah menimbulkan sorotan masyarakat sipil dan organisasi HAM, sehingga menimbulkan kerentanan legitimasi di ruang publik.

Laporan-laporan investigasi dan pernyataan Komnas HAM dan Amnesty menuntut penyelidikan independen dan penegakan hukum yang transparan.  

Peralihan ke Era Digital, Kesempatan dan Risiko

Transformasi digital bukan sekadar menambah sistem IT ke dalam birokrasi militer. Bagi TNI, digitalisasi menyentuh intelijen, komando dan kontrol, penginderaan (ISR), komunikasi militer, cyber defense/offense, serta manajemen logistik dan pelatihan. 

Pemerintah dan Kementerian Pertahanan telah memasukkan agenda transformasi digital dalam kebijakan mereka. Kolaborasi antara Kementerian Komdigi dengan TNI telah menunjukkan upaya untuk mengamankan infrastruktur digital di daerah terdepan (3T) dan meningkatkan kapabilitas siber. 

Sisi lain, meningkatnya ketergantungan pada jaringan dan data membuka permukaan serangan baru mulai dari spionase siber, sabotase sistem komando, hingga disinformasi dan deepfake yang menargetkan legitimasi institusi.