Kepercayaan Dunia, Etika Kesehatan, dan Kerja Senyap BPOM

Akbar Endra 

Staf Ahli Kepala BPOM RI Bidang Media Sosial dan Komunikasi Publik
 
Dalam filsafat kesehatan global, terdapat satu gagasan mendasar yang kerap luput dari perhatian publik: kepercayaan adalah infrastruktur tak kasatmata dari sistem kesehatan.  

Tanpa kepercayaan, sains kehilangan legitimasi, regulasi kehilangan makna, dan negara kehilangan otoritas moral untuk melindungi warganya. 

Gagasan ini menemukan relevansinya ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) ditetapkan sebagai WHO Listed Authority (WLA) oleh World Health Organization (WHO).  

Penetapan tersebut merupakan pengakuan etis dan institusional atas kemampuan Indonesia menjaga amanah kesehatan—baik bagi rakyatnya maupun komunitas global. 

Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah pertama yang memperoleh status WLA sebagai lembaga regulator mandiri.  

Dalam tatanan kesehatan global yang selama puluhan tahun didominasi negara maju, capaian ini menandai pergeseran penting: kepercayaan global dapat dibangun melalui kerja institusional yang konsisten, bukan semata kekuatan ekonomi.
 
Kesehatan sebagai Kepentingan Publik Global
 
Dalam teori global public goods yang dikembangkan oleh Inge Kaul dan diperkuat dalam berbagai kebijakan WHO, kesehatan dipahami sebagai kepentingan bersama umat manusia. Keamanan vaksin di satu negara berdampak pada keselamatan negara lain. Kegagalan regulasi di satu titik dapat memicu krisis lintas batas. 

Status WLA lahir dari pemahaman tersebut. Ia diberikan melalui proses evaluasi ilmiah yang ketat, panjang, dan berlapis—menilai bukan hanya prosedur tertulis, tetapi praktik nyata: bagaimana regulator mengambil keputusan, mengelola risiko, menjaga independensi, serta bertahan dalam tekanan krisis dan kepentingan pasar. 

BPOM menjalani proses ini tanpa jalan pintas. Bertahun-tahun asesmen teknis, perbaikan sistem, dan konsistensi kebijakan menjadi fondasi utama.  

Dalam bahasa filsafat kebijakan publik, inilah etik tanggung jawab (ethics of responsibility), bukan etik pencitraan.
 
Kepemimpinan yang Membiarkan Sistem Bekerja
 
Setiap institusi pada akhirnya mencerminkan kualitas kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, BPOM menempuh pendekatan yang relatif senyap namun berdampak.  

Fokusnya bukan pada personalisasi prestasi, melainkan pada penguatan sistem, disiplin ilmiah, dan kesinambungan kerja kolektif. 

Hannah Arendt, dalam refleksinya tentang kekuasaan, menyebut bahwa kepemimpinan yang sehat bukanlah dominasi, melainkan kemampuan menciptakan ruang agar orang lain dapat bekerja secara bermakna.  

Pendekatan inilah yang terasa dalam perjalanan BPOM: keputusan berbasis sains, diplomasi kesehatan berbasis kredibilitas teknis, serta komunikasi yang menempatkan kepercayaan publik sebagai tujuan utama. 

Kepemimpinan semacam ini mungkin tidak selalu terlihat spektakuler, tetapi justru relevan dalam dunia regulasi yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan keteguhan moral.
 
Kerja Kolektif dan Martabat Institusi
 
Status WLA bukan hasil kerja satu individu. Ia merupakan akumulasi dari dedikasi para penilai ilmiah, pengawas lapangan, analis risiko, hingga pegawai BPOM di berbagai daerah yang bekerja jauh dari sorotan.  

Dalam etika organisasi publik, inilah yang disebut institutional dignity—martabat lembaga yang tumbuh dari kerja kolektif, bukan dari figur semata.