Indonesia Wajib Belajar dari Meksiko, Kuasa Negara Hadapi Kartel Narkoba

PROFIL PENULIS

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P

Penulis adalah Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional di DPR RI/Alumnus FISIP Ilmu Hubungan Internasional Unpad/Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

MEKSIKO bergejolak.

Pemimpin kartel Jalisco New Generation, sekaligus gembong narkoba nomor satu yang paling diburu di seantero Meksiko, Nemesio Oseguera Cervantes atau yang dikenal dengan sebutan El Mencho tewas setelah terluka dalam baku tembak dengan militer Meksiko pada hari Minggu 22 Februari lalu (Kompas, 24/2).

Tewasnya El Mencho yang sangat ditakuti oleh masyarakat Meksiko ini menahbiskan satu hal; Pemerintah Meksiko masih eksis dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kesuksesan ini tidak terlepas dari upaya yang solid dan kolaboratif di antara intelijen militer yang mendapatkan lokasi persembunyian, serta operasi cepat yang dilakukan oleh angkatan darat dan udara Meksiko dalam melakukan penyerangan.

Tewasnya El Mencho ini mengingatkan masyarakat dunia bagaimana Pemerintah Meksiko di bawah Presiden Enrique Pena Nieto pernah berhasil menundukkan penjahat narkoba paling besar dalam sejarah Meksiko, Joaquin Guzman alias El Chapo.

El Chapo berhasil ditangkap pada 8 Januari 2016 dalam sebuah operasi rahasia yang dilakukan oleh Angkatan Laut Meksiko di kota pantai Los Mochis, di negara bagian Sinaloa. Penangkapan ini disebut sebagai pertaruhan harga diri Presiden Nieto dan aparat keamanan Meksiko setelah dua kali penangkapan El Chapo berujung pelarian diri El Chapo dari penjara.

Kuat dugaan bahwa suap, kolusi, dan korupsi yang dilakukan oleh aparat keamanan menjadi faktor yang mendukung El Chapo untuk lolos dari tahanan.

Faktor utama munculnya kartel di Meksiko

Sebagai sebuah negara, Meksiko kerap diasosiasikan dengan frasa kriminalitas, kartel, mafia, dan narkoba. Pada 2016 hingga 2017, penulis sempat mengambil kursus bahasa Spanyol di daerah Salemba, Jakarta, dan mendapatkan guru seorang warga negara Meksiko, Fabiola Reyes.

Dengan gamblang dan lugas, Fabiola menceritakan bahwa kartel narkoba adalah kejahatan paling serius yang ada di Meksiko. Kartel narkoba menjelma bukan s aja sebagai momok bagi masyarakat sipil, tapi musuh utama yang sulit untuk diberantas oleh pemerintah.

Kartel narkoba Meksiko memiliki jaringan yang luas dan berurat berakar di masyarakat Meksiko,didukung oleh penguasaan sumber daya yang besar, serta dilengkapi dengan persenjataan berat setara militer untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Ada beberapa faktor yang membuat Meksiko menjadi sarang kartel narkoba dunia.

Sebagai sebuah negara, Meksiko berbatasan langsung dengan Amerika Serikat (AS) yang merupakan konsumen narkoba terbesar di dunia. Hal ini membuat Meksiko menjadi jalur transit utama untuk penyelundupan kokain dari Amerika Selatan, serta memproduksi narkoba sintetis dalam bentuk Fentanil dan Metamfetamin sendiri.

Kartel Meksiko juga menjelma sebagai kelompok kejahatan transnasional yang kuat dengan membangun afiliasi dengan pedagang-pedagang senjata gelap di AS untuk mempersenjatai kelompok mereka. Hampir 70 persen senjata kartel narkoba Meksiko berasal dari AS.

Senjata-senjata tersebut digunakan untuk mendukung operasional mereka, melakukan kekerasan brutal, penculikan, pembunuhan, intimidasi terhadap masyarakat, perang dengan kartel lain, termasuk melawan aparat keamanan negara.

Dari semua faktor yang ada, kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta korupsi institusional merupakan dua persoalan mendasar mengapa kartel narkoba sulit diberantas di Meksiko.

Kemiskinan yang akut di mayoritas negara-negara bagian Meksiko membuat para perekrut dari kartel narkoba mudah mempengaruhi para pemuda pengangguran dengan iming-iming pendapatan yang lebih besar dan kesempatan ekonomi yang lebih baik dari pekerjaan legal yang disediakan oleh pemerintah.

Keuntungan finansial yang besar yang berhasil dikeruk oleh kartel disisihkan untuk menyuap polisi, hakim, jaksa, dan pejabat pemerintahan di tiap-tiap negara bagian sebagai jaringan perlindungan informal bagi bisnis mereka.

Hal ini menyebabkan kerusakan sistemik yang sangat parah dalam proses penegakan hukum di Meksiko dan menjadi faktor pendukung eksisnya kartel narkoba tanpa tersentuh oleh hukum.

Studi komparatif mafia Italia

Apabila dilakukan studi komparatif tentang jaringan kejahatan transnasional global, apa yang terjadi Meksiko setali tiga uang dengan apa yang terjadi di Italia-negara yang dikenal dengan para mafianya.

Munculnya kelompok mafia di Italia seperti Cosa Nostra yang menguasai Sisilia, ‘Ndragheta yang menguasai Calabria, Camora di Napoli, serta Sacra Corona Unita di Puglia, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di masyarakat.

Yang menjadi pembeda, kelahiran kelompok-kelompok mafia kuat tersebut terjadi pada masa Italia berada di bawah penjajahan asing seperti Spanyol dan Prancis, yang mana masyarakat Italia pada masa itu lebih percaya dan merasa dilindungi oleh kelompok mafia lokal ketimbang aparat pemerintahan yang dijalankan oleh asing. Yang menjadi fatalisme, situasi ini masih bertahan hingga rezim pemerintahan modern Italia saat ini.

Aparat keamanan Italia menjadi kesulitan untuk memberantas praktik mafia karena mereka menjalin kohesi sosial yang kuat dengan masyarakat lokal di masing-masing wilayah.

Kembali pada sirkumstansi yang terjadi Meksiko saat ini bahwa tewasnya El Mencho yang menjadi sumber kecemasan masyarakat Meksiko selama ini merupakan sinyalemen kuat kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya.

Pemerintah Meksiko seperti hendak menyampaikan pesan bahwa kuasa negara merupakan otoritas yang ada dan hadir untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum terhadap seluruh warga negara.

Segala bentuk pelanggaran hukum positif akan mendapatkan konsekuensi hukum tanpa kecuali. Penangkapan yang berujung tewasnya El Mencho juga menyiratkan pesan lain bahwa Pemerintah Meksiko berupaya keras untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, jauh dari anasir-anasir oknum pemerintah dan aparat penegak hukum yang selama ini mempraktikkan korupsi dan kolusi, serta menjadi budak kuasa kartel narkoba.

Bagi Indonesia, sebuah negara yang berkomitmen untuk menjadi negara yang berdaulat secara politik dan mandiri secara ekonomi, serta melejit sebagai kekuatan global pada masa mendatang, apa yang terjadi di Meksiko dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran.

Jika merujuk pada data Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia telah dijadikan sebagai target perdagangan narkoba oleh jaringan kejahatan transnasional. Jalur masuk narkoba tersebut didominasi oleh jalur transportasi udara dan laut.

Dari jalur udara, para pengedar narkoba mayoritas berasal Belanda, Brazil, Hongkong, serta negara-negara tetangga di Asia Tenggara-Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Dari jalur laut, para penyelundup narkoba transnasional masuk dari jalur-jalur sempit minim pengawasan di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Atensi bagi Indonesia

Betul bahwasanya Indonesia belum terjerumus pada praktik narkoba skala besar dan global seperti yang terjadi di Meksiko ataupun Italia. Namun demikian, dengan okupasi kapasitas demografi sebesar 280 juta penduduk, Indonesia merupakan prioritas utama kejahatan narkoba transnasional untuk dijadikan sebagai pangsa pasar.

Hal ini berkelit kelindan dengan berbagai persoalan ekonomi mendasar yang masih harus dibenahi secara bersama oleh pemerintah pusat dan daerah terkait angka pengangguran, tingkat kemiskinan, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, serta kesadaran hukum yang belum terbangun dengan baik.

Potret empirik tentang bagaimana kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Berdasarkan data Indonesia Drug Report 2025, ada 358 petani lokal yang diberdayakan pada kawasan kultivasi ganja dengan cakupan lahan lebih dari 180 hektar.

Pemerintah Indonesia melalui K/L terkait seperti Polri, Kementerian Imipas, Kementerian Perhubungan, BNN, BIN, dan K/L lainnya perlu merapatkan barisan. 

Kuasa negara melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara paripurna oleh lembaga-lembaga negara terkait merupakan kunci untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Jika instansi-instansi terkait lemah dalam menjalankan tugasnya, kuasa kejahatan yang akan berbicara dan mendominasi. Jalur-jalur masuk ke wilayah nasional baik darat, laut, maupun udara perlu lebih diperketat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi tinggi dan deployment personel dengan jumlah yang memadai.

Pertukaran informasi intelijen dengan negara sahabat mutlak dilakukan mengingat cara kerja narkoba yang bergerak di dimensi antarnegara. Dan, yang tak kalah penting adalah sterilisasi aparat penegak hukum agar menjalankan tugasnya secara berintegritas, jauh dari praktik korupsi dan kolusi dengan para pelaku kejahatan.

Dalam konteks strategi jangka panjang, upaya konsisten dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan kunci utama agar Indonesia tidak terjerumus seperti Meksiko karena tingginya angka kemiskinan di sana. Semoga.