Kritik Kremlin dan Ilusi BoP: Akrobat Diplomasi Indonesia Kehilangan Kompas Moralnya

PROFIL PENULIS

Achmad Firdaus H.

Penulis adalah Mahasiswa Doktor Hubungan Internasional dari University People’s Friendship of Rusia

PEMERINTAHAN saat ini sedang mempertontonkan sebuah akrobat diplomatik yang tidak hanya membingungkan, tetapi juga berbahaya bagi kredibilitas jangka panjang Indonesia. 

Di satu sisi, Jakarta terus memproduksi retorika heroik tentang kemerdekaan Palestina sebagai harga mati konstitusi dan utang sejarah yang harus dibayar. 

Namun, di sisi lain, Indonesia justru dengan bangga menduduki kursi di Board of Peace (BoP) sebuah inisiatif yang kian hari kian menunjukkan watak aslinya sebagai instrumen geopolitik Amerika Serikat untuk melanggengkan status quo Israel di Timur Tengah. 

Jika Spanyol, sebuah negara Eropa Barat, saja berani melakukan "bunuh diri diplomatik" dengan menarik duta besarnya dari Tel Aviv demi sebuah prinsip kemanusiaan, Indonesia justru terlihat seperti pemain figuran yang terjebak dalam skenario besar Washington yang artifisial.

Dalam teori Konstruktivisme, identitas sebuah negara seharusnya menjadi kompas moral dan arah bagi kebijakan luar negerinya. 

Indonesia telah lama mengonstruksi identitas internasionalnya sebagai "Negara Muslim Demokratis" yang anti-kolonialisme. 

Namun, bergabungnya Indonesia ke dalam BoP  menunjukkan adanya keretakan identitas yang akut. Apa yang kita saksikan saat ini adalah sebuah "Disonansi Kognitif Diplomatik".

Indonesia duduk satu meja dengan delegasi Israel di BoP dengan dalih pragmatis: "mempengaruhi dari dalam". Namun, mari kita bersikap jujur secara intelektual. 

Pengaruh apa yang benar-benar bisa diberikan Indonesia ketika BoP sendiri tidak pernah secara eksplisit mengakui kedaulatan Palestina berdasarkan perbatasan 1967 ? 

Kehadiran Indonesia di sana justru memberikan legitimasi moral bagi forum yang eksklusif, timpang, dan bias. 

Kita tidak sedang mempengaruhi Israel sebaliknya, kita sedang memberikan "stempel persetujuan" bagi kebijakan luar negeri AS, sembari berharap mendapatkan insentif ekonomi atau investasi sebagai imbalannya. 

Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap identitas nasional demi pengejaran materiil jangka pendek.

Ketajaman kritik ini semakin terasa jika kita melihatnya dari sudut pandang Rusia mitra strategis yang sering dipuji oleh Prabowo dalam kunjungan-kunjungan diplomasinya. 

Dari kacamata kebijakan luar negeri Moskow yang berlandaskan Realisme Defensif, BoP dilihat bukan sebagai mekanisme perdamaian, melainkan sebagai upaya unilateralisme Amerika Serikat untuk meminggirkan peran PBB dan hukum internasional.

Bagi Rusia, partisipasi Indonesia di BoP adalah sebuah teka-teki strategis yang memprihatinkan. Moskow melihat Jakarta sedang masuk ke dalam "perangkap pragmatisme".