Lima Pilar Menuju PBNU yang Membumi dan Berwibawa

Oleh: KH Abdussalam Shohib (Gus Salam)*

Judul dan isi tulisan ini bukanlah sekadar angan-angan pribadi. 

Ia merupakan rangkuman pemikiran, harapan, dan suasana kebatinan yang lahir dari diskusi gayeng dalam rangkaian silaturahmi bersama PCNU se-Jawa Tengah di tiga titik pertemuan dari enam karesidenan.

Tentu, masukan dari arus bawah ini sedikit berbeda aksennya dengan apa yang didawuhkan oleh para masyayikh sepuh NU dan pesantren yang saya sowani di Jawa Tengah. 

Para kiai sepuh lebih menekankan aspek ta’lim wa ta’allum, penguatan pesantren, kesatuan, serta akhlak—terutama etika berjam’iyyah dan bermasyarakat. 

Beliau-beliau bahkan berpesan secara khusus agar nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman utama bagi para calon pimpinan NU ke depan.

Dalam struktur kita, PCNU patut mendapat apresiasi tertinggi dan posisi paling terhormat. 

Merekalah yang bersentuhan langsung dengan warga: menggerakkan akar rumput, membangkitkan semangat, mengorkestrasi gerakan, serta mengoordinasikan berbagai inisiatif kemaslahatan umat di tingkat kecamatan, ranting, hingga anak ranting berbasis masjid dan mushola. 

Faktanya, keteduhan dan geliat kepengurusan NU justru paling hidup di arus bawah.

Ketika menyelami kearifan berjam’iyyah di tingkat cabang, kita akan menyadari satu hal: Nahdlatul Ulama tidak pernah kekurangan orang alim sebagai penggerak alami. 

Kita hanya lemah dalam merawat mereka agar tetap tersambung dengan umat. 

NU juga tidak pernah kekurangan amal usaha. Kita hanya lemah dalam mengelolanya agar bisa berkah (terus menambah kebaikan) dan berjangka panjang.

Kelemahan tersebut sebenarnya bisa diatasi jika kita memperkuat fungsi koordinasi di semua tingkatan. 

Sebab, NU adalah organisasi berbasis koordinasi, bukan instruksi. 

Struktur NU yang mapan hingga tingkat dusun perlu difungsikan dengan pola desentralisasi, bukan komando ala militer yang menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang. 

Pemaksaan gaya komando pada organisasi sipil yang berbasis keguyuban seperti NU justru berpotensi memicu kontraksi dan ketegangan organisasi.

Menuju dan pasca-Muktamar ke-35 nanti, NU memerlukan lima ikhtiar bersama agar jam’iyyah ini tetap kokoh di akarnya, nyaman di bawah kerindangan rantingnya, dan teduh menaungi semua golongan. 

Langkah ini mutlak mensyaratkan adanya rekonsiliasi nasional yang dirawat melalui penguatan ukhuwwah nahdliyyah.

1. Merawat Persaudaraan dan Menghidupkan Ruh Perjuangan Pesantren

NU lahir dari dan oleh ulama pesantren. 

Jiwa jam’iyyah ini mencerminkan ruh pesantren yang ditopang oleh tiga pilar semangat: spirit pesantren, jihad, dan khidmah.

Sejalan dengan itu, kita patut mengingat kembali lima wasiat dari almarhum KH Ali Ma’shum Krapyak (Rais Aam PBNU 1981–1984) dalam membangun karakter berjam’iyyah, yaitu:

• Al-ilm wa al-ta’allum bi nahdlatil ulama (ideologisasi berjam’iyyah NU).
• Al-‘amal bi nahdlatil ulama (membangun usaha).
• Al-jihadu bi nahdlatil ulama (kesungguhan dalam berjuang).
• Al-sobru bi nahdlatil ulama (kesabaran dalam profesionalitas).
• At-tsiqotu bi nahdlatil ulama (kepercayaan dan keyakinan terhadap khidmah di NU).

Spirit pesantren inilah yang membentuk kepribadian generasi muslim nahdlah: bangkit mencapai keunggulan, merawat tradisi agar tidak kehilangan akar, serta berkarakter jihad dan khidmah (pengabdian) demi kemaslahatan umat.

Perpaduan antara lima wasiat KH Ali Ma’shum dan tiga spirit pesantren ini harus menjadi kaidah dasar dalam berjam’iyyah. 

Kita butuh menyelenggarakan organisasi yang berkarakter pesantren, bukan malah mengejar tata kelola modern yang mengaburkan jati diri asli Nahdlatul Ulama.

Dalam Muqaddimah Qanun Asasi NU, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa persaudaraan adalah pangkal dari kesatuan dan kebersamaan. 

Oleh karena itu, perbedaan kebutuhan—apalagi sekadar keinginan—dalam mengelola organisasi tidak boleh menjadi alasan untuk memecah barisan.

Perjuangan di NU bukanlah ajang berebut siapa yang terbaik, melainkan perlombaan untuk saling menolong dan melayani umat.

2. Pendekatan Humanis, Transparan, dan Akuntabel dalam Manajemen PBNU

NU adalah jam’iyyah raksasa yang tidak bisa diurus dengan prinsip "pokoknya manut atasan", apalagi lewat satu garis komando yang kaku. 

Pola gerak pelayanan NU selama ini lahir dari pemetaan dan inisiatif para penggerak di arus bawah. 

Bahkan dari aspek pembiayaan, NU ditopang oleh kemandirian warga nahdliyyin dan amal usaha berbasis gotong royong. Bantuan dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya hanyalah pelengkap untuk menutup kekurangan.

Tentu, manajemen di tingkat PWNU dan PBNU memiliki dinamika yang berbeda, terlebih saat menjalankan kemitraan program tertentu dengan pihak luar atau pemerintah yang menuntut mekanisme khusus. 

Namun yang terpenting, NU jangan sampai kehilangan karakter dasarnya: organisasi yang tumbuh, mengakar, dan bergerak dari bawah.

Oleh karena itu, poros utama manajemen PBNU harus tetap menggunakan pendekatan yang humanis, transparan, dan akuntabel. 

Manajemen puncak harus mau mendengar arus bawah (bukan hanya minta didengar), serta menghormati setiap inisiatif kreatif-inovatif dari cabang dan ranting (bukan malah menyalahkan atau mengabaikannya).

Transparansi juga menjadi kunci. Penggalangan sumber daya dan dukungan finansial bukanlah rahasia yang harus ditutupi, terutama di internal jam’iyyah. 

Berbagai media internal NU bisa dimanfaatkan sebagai etalase untuk memaparkan program, perkembangan kerja, hingga pertanggungjawaban publik.

Dengan begitu, keberhasilan menjadi milik bersama, dan kekurangan dapat dimaklumi serta dievaluasi bersama.

3. Melibatkan Tenaga Ahli Profesional dari Kader NU

NU memiliki segalanya, termasuk para ahli dan profesional di berbagai bidang. 

Sayangnya, sering kali muncul fenomena di mana para kader profesional ini merasa "NU bukan tempat saya". 

Mengapa? Karena organisasi belum memberikan ruang yang nyaman bagi passion dan keahlian mereka. 

Padahal, sentuhan mereka bisa memberi warna baru, menguatkan sistem layanan, serta membuat amal usaha NU menjadi lebih inovatif dan modern.

Memberi kepercayaan kepada mereka adalah bentuk penghormatan untuk mengajak mereka pulang ke rumah besar NU. 

Mereka tidak boleh hanya dicatat namanya dalam struktural, tetapi minim panggung untuk mengeksplorasi kreativitas. 

Bagi para profesional ini, jabatan struktural bukanlah yang utama; mereka hanya butuh ruang untuk menyalurkan keahlian sebagai wujud penunaian amanah ilmu.

Keahlian di sektor pertanian, peternakan, keuangan, perdagangan, koperasi, dan bisnis syariah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi warga nahdliyyin. 

Sementara itu, keahlian di bidang administrasi, IT, dan tata kelola organisasi sangat mendesak untuk memodernisasi sistem layanan jam’iyyah.

4. Memberi Ruang Luas bagi Wilayah dan Cabang untuk Berkreasi

Kearifan lokal adalah modal terbesar NU, bukan penghalang bagi persatuan. 

Karakteristik NU di Jawa Timur tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan di Kalimantan Selatan. Begitu pula tradisi ber-NU di Banten, tidak serta-merta bisa dicangkokkan ke Papua.

PBNU bukanlah komandan militer bagi barisan NU di berbagai pulau. 

PBNU adalah koordinator yang bertugas mengorkestrasi keserasian gerak pelayanan. 

Unit terkecil NU di bawah bergerak bukan karena instruksi top-down dari Jakarta, melainkan karena merespons kebutuhan nyata di lapangan.

Faktanya, banyak sekali amal usaha sukses di tingkat PCNU yang lahir dari patungan dan gotong royong warga—mulai dari pertanian, rumah sakit, klinik, pendidikan, jasa keuangan, hingga lembaga filantropi. 

Semua berkembang karena dirintis dari bawah dan dikontrol langsung oleh warga.

Dalam konteks ini, tugas PBNU cukup mencakup tiga hal: memberi rambu pemandu, menyediakan panggung untuk berkembang, dan memberikan perlindungan hukum serta organisasi. 

Jangan sampai urusan kreasi di tingkat bawah tersandera birokrasi, di mana pengurus ranting mau membuat kegiatan pun merasa takut salah karena belum ada izin pusat. 

Berikan keleluasaan berinovasi, selama tidak keluar dari akidah, fikrah, dan khittah NU.

5. Melandasi Kebijakan Strategis dengan Hujjah Fiqhiyyah Sesuai Tradisi

NU tidak pernah alergi terhadap perubahan, namun NU memiliki metodologi tersendiri dalam menghadapi zaman. 

Setiap kebijakan strategis—mulai dari sikap politik, advokasi hukum, penyesuaian sistem pendidikan, respons terhadap krisis iklim, hingga fatwa terkait ekonomi digital—semestinya lahir dari kedalaman hujjah fiqhiyyah.

Kitab kuning (kutubut turats) yang membentuk kepribadian NU bukan sekadar pajangan perpustakaan. Qawaidul Fiqhiyyah bukan hiasan jargon di arena muktamar. 

Kaidah “Al-muhafazhatu ‘ala al-qadimi al-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah” (merawat tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik) bukan sekadar pemanis spanduk, melainkan metodologi berpikir (manhajul fikr) yang harus menjiwai setiap keputusan organisasi. 

Dengan landasan inilah citra diri dan marwah jam’iyyah NU dipertaruhkan.

Dengan konsistensi ini, NU akan tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya. 

NU akan terus melangkah di jalur kemajuan tanpa harus tercerabut dari akar tradisinya atau hanyut dalam arus modernitas yang sekuler.

NU akan tetap membumi di bumi, namun tetap memiliki kompas spiritual dari langit sebagai navigasi gerakannya.

Baca juga: Petahana Ketum PBNU dan Kiai Imjaz Duduk Semeja di PMKNU Cirebon

Penutup

Akhirnya, lima pilar sederhana yang lahir dari suasana kebatinan PCNU se-Jawa Tengah ini bukanlah tuntutan yang muluk-muluk. 

Ini adalah panduan kerja untuk berkhidmat bersama-sama. 

Jika kelima hal ini dijalankan, PBNU akan kembali menjadi rumah yang nyaman: kepengurusannya adem, warganya merasa ayem, dan khidmat kepada umat pun terasa marem.

NU didirikan bukan untuk menjadi menara gading yang menjulang tinggi tetapi sepi. 

NU didirikan untuk menjadi tenda besar; tempat berteduh bagi siapa saja yang lelah, tempat kembali bagi siapa saja yang tersesat, dan tempat bertolak bagi siapa saja yang ingin berjuang. 

Dan semua kemuliaan itu harus dimulai dari satu langkah awal: rekonsiliasi menyeluruh untuk merawat persaudaraan demi khidmat dalam kesatuan.

////////////

*Penulis adalah:

• Pengasuh PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur.
• Santri yang diminta dan diperintah oleh Guru-Kiai-nya untuk Berikhtiar Menjadi Ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-35.