Dari Negeri Rempah Menuju Negara Besar

PROFIL PENULIS

Azis Subekti

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra

(Catatan atas Pidato Presiden tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 pada Sidang Paripurna DPR RI, 20 Mei 2026)

BARANGKALI tidak banyak bangsa di dunia yang pernah begitu kaya, begitu diperebutkan, tetapi sekaligus begitu lama hidup dalam paradoks sejarah seperti Indonesia.

Kita sering membaca kolonialisme hanya sebagai kisah penaklukan wilayah. Padahal jauh di balik itu, kolonialisme pada hakikatnya adalah perebutan pusat-pusat kekayaan dunia.

Dan selama berabad-abad, Nusantara berada di pusat perebutan itu.

Rempah-rempah dari Maluku pernah menggerakkan ekonomi global. Jalur perdagangan Selat Malaka menjadi nadi lalu lintas dunia.

Hasil bumi Nusantara menghubungkan Timur dan Barat dalam jaringan perdagangan yang membentuk wajah modern peradaban manusia.

Karena itu bangsa-bangsa besar datang dengan hasrat yang tidak kecil.

Portugis datang membawa misi dagang dan kekuasaan. Spanyol bergerak dari arah lain. Inggris ikut menanam pengaruh. Tetapi Belanda yang akhirnya paling lama membangun kendali ekonomi di wilayah ini.

Dalam catatan saya terhadap pidato Presiden Republik Indonesia tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 di Sidang Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026—bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional—ada satu slide yang terasa sangat simbolik: ranking PDB per kapita dunia dari tahun 1500 hingga 1800 yang memperlihatkan Belanda berkali-kali berada di puncak ekonomi dunia.

Banyak orang mungkin membacanya sebagai data sejarah biasa.

Tetapi sesungguhnya slide itu menyimpan refleksi yang jauh lebih dalam tentang hubungan antara kekayaan Nusantara dan akumulasi kekuatan ekonomi global.

Sebab kejayaan Belanda pada masa itu tidak lahir dari ruang kosong.

Ia bertumbuh bersama kolonialisme, monopoli perdagangan, penguasaan pelabuhan, jalur laut, dan eksploitasi sumber daya wilayah jajahan.

VOC bukan hanya perusahaan dagang. Ia adalah simbol awal kapitalisme global modern.

Dari rempah Nusantara, Amsterdam berkembang menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Pasar saham tumbuh. Perbankan berkembang. Asuransi maritim lahir. Akumulasi modal Eropa meningkat.

Tetapi di saat yang sama, Nusantara tetap diposisikan sebagai tanah penghasil bahan mentah.

Sejarah itulah yang membuat saya memandang pidato Presiden kali ini bukan sekadar pembahasan APBN tahunan.

Saya melihatnya sebagai upaya membaca ulang perjalanan ekonomi bangsa ini: bagaimana sebuah negeri yang begitu kaya terlalu lama gagal mengubah kekayaannya menjadi kekuatan nasional yang utuh.

Karena sesungguhnya paradoks itu masih terasa hingga hari ini.

Selama lebih dari tiga puluh tahun terakhir, Indonesia tumbuh sebagai negara dengan sumber daya besar.

Batu bara, sawit, nikel, gas, tembaga, hasil laut, dan berbagai komoditas strategis menopang ekonomi nasional. Indonesia bahkan menikmati surplus perdagangan besar dalam waktu panjang.

Tetapi di balik angka-angka pertumbuhan itu, terdapat kegelisahan struktural yang mulai terlihat semakin jelas.

Dalam paparan Presiden Prabowo diperlihatkan bahwa penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih berada di kisaran 11 persen—lebih rendah dibanding sejumlah negara berkembang lain.

Pada saat yang sama, kelas menengah Indonesia justru mengalami penurunan. Penduduk miskin dan rawan miskin meningkat.

Dalam 22 tahun terakhir Indonesia mencatat surplus perdagangan kumulatif sekitar USD 436 miliar, tetapi mengalami net outflow devisa sekitar USD 343 miliar.

Bahkan dugaan praktik under invoicing ekspor selama puluhan tahun disebut mencapai sekitar USD 908 miliar.

Angka-angka itu sesungguhnya bukan sekadar statistik ekonomi.

Ia adalah cermin bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan lama dalam wajah baru:
kekayaan nasional yang belum sepenuhnya tinggal, berputar, dan memperkuat struktur ekonomi dalam negeri.

Dan di sinilah dunia hari ini menjadi jauh lebih rumit dibanding masa kolonial klasik.

Penjajahan modern tidak selalu hadir melalui kapal perang dan pendudukan wilayah.

Ia bergerak melalui dominasi teknologi, penguasaan rantai pasok global, kontrol data, tekanan pasar keuangan, manipulasi perdagangan, hingga ketergantungan industri dan pangan.

Abad ke-21 perlahan berubah menjadi era perang geoekonomi.

Amerika Serikat dan China bertarung dalam teknologi dan perdagangan. Konflik Rusia-Ukraina mengguncang energi dan pangan dunia.

Timur Tengah tetap menyimpan ketidakpastian geopolitik. Persaingan semikonduktor, kecerdasan buatan, energi hijau, dan mineral strategis kini menentukan arah kekuatan global masa depan.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia sedang berada pada titik yang menentukan.

Di satu sisi, peluang Indonesia sangat besar.

Bonus demografi, pasar domestik raksasa, kekayaan sumber daya strategis, dan posisi geopolitik Indo-Pasifik menjadikan Indonesia salah satu negara yang paling diperhitungkan dunia. 

Tidak heran bila dalam paparan itu dimunculkan prediksi Goldman Sachs yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2050 bahkan 2075.

Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa potensi besar tidak otomatis melahirkan negara besar.

Banyak bangsa gagal naik kelas karena terjebak dalam kutukan yang sama:
menjadi eksportir bahan mentah, tetapi gagal menguasai industri; kaya sumber daya, tetapi lemah dalam penguasaan teknologi; tumbuh secara statistik, tetapi rapuh dalam struktur ekonomi nasionalnya.

Karena itu saya melihat arah kebijakan ekonomi 2027 mulai memperlihatkan upaya untuk keluar dari kutukan sejarah tersebut.

Pemerintah mulai berbicara dan bertindak fokus tentang hilirisasi, industrialisasi, penguatan devisa ekspor, pengendalian under invoicing, percepatan investasi, reformasi birokrasi perizinan, dan penguatan peran negara dalam menjaga arus ekonomi strategis nasional.

Bahkan dalam salah satu slide diperlihatkan bagaimana rumit dan panjangnya proses perizinan investasi yang selama ini menjadi penghambat besar pertumbuhan industri nasional. Ini penting.

Sebab negara yang ingin menjadi kekuatan ekonomi dunia tidak mungkin bergerak dengan birokrasi lamban yang menghabiskan energi pelaku usaha sebelum mereka benar-benar memulai produksi.

Tetapi saya juga melihat bahwa jalan menuju kebangkitan tidak akan mudah.

Sebab menjadi negara besar membutuhkan syarat yang jauh lebih berat dibanding sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan.

Indonesia harus mampu membangun kualitas manusianya secara serius. Pendidikan tidak boleh lagi sekadar menghasilkan lulusan administratif yang tertinggal dari perubahan zaman.

Negara harus melahirkan manusia yang menguasai teknologi, riset, industri, dan inovasi.

Korupsi dan ekonomi rente harus ditekan karena keduanya adalah kebocoran terbesar energi bangsa. Kepastian hukum harus diperkuat.

Kelas menengah harus dipulihkan karena merekalah fondasi konsumsi, investasi, dan stabilitas negara modern.

Di saat yang sama, percepatan investasi juga tidak boleh mengorbankan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Sebab sejarah dunia menunjukkan banyak negara tumbuh cepat, tetapi akhirnya rapuh karena merusak fondasi ekologinya sendiri.

Karena itu saya memandang pidato Presiden pada Hari Kebangkitan Nasional kali ini memiliki makna simbolik yang sangat kuat.

Kebangkitan pada abad ke-21 tidak lagi cukup dimaknai sebagai bebas dari penjajahan politik.

Kebangkitan modern adalah kemampuan sebuah bangsa menjaga kekayaannya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, membangun industrinya sendiri, memperkuat manusianya sendiri, dan memastikan hasil pertumbuhan ekonomi benar-benar kembali kepada rakyatnya sendiri.

Dan mungkin di situlah pertanyaan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia hari ini: Apakah bangsa ini akan terus menjadi tanah kaya yang menghidupi pusat-pusat kekuatan ekonomi dunia, atau akhirnya mampu berdiri sebagai kekuatan besar yang membangun kemakmurannya sendiri?

Jika arah kebijakan ini dijalankan dengan konsisten, disiplin, dan berani menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menikmati kebocoran ekonomi nasional, maka proyeksi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia pada 2050 mungkin bukan sekadar optimisme statistik.

Ia bisa menjadi babak baru sejarah Nusantara.

Tanah yang dahulu membuat bangsa lain kaya, perlahan bangkit untuk memuliakan rakyatnya sendiri.