Prabowonomics vs Narasi Sell Indonesia

PROFIL PENULIS

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas/ Ketua KPPU RI Periode 2015 – 2018

'NARASI SELL INDONESIA' pertama kali diperkenalkan oleh George Boubouras, kepala riset pada hedge fund K2 Asset Management. George Bourbouras bahkan telah melepas semua asset keuangan Indonesia sejak tahun 2024 (The Straits Times, 5 Juni 2026). 

“Narasi sell Indonesia” dipicu oleh perubahan strategi pembangunan ekonomi nasional dari market based yang liberal menjadi ekonomi pasar yang dikendalikan oleh negara (state capitalism). Atau populer dengan istilah ekonomi konstitusi sesuai pasal 33 Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI).

Sejak hari pertama menjabat sebagai presiden RI ke-8, Prabowo telah memperkenalkan strategi pembangunan yang populer dengan Prabowonomics. Strategi Prabowonomics, beyond capitalism (melampaui kapitalisme) dan beyond socialism (melampaui sosialisme).

Prabowonomics menggeser pendulum ekonomi nasional dari market mechanism yang dikendalikan oleh invisible hand (tangan tidak nampak) menjadi market mechanism yang dikontrol oleh visible hand (pemerintah). 

Narasi utama Prabowonomics berpusat pada pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Negara bukan lagi sekedar penonton (regulator atau wasit), tetapi menjadi prime mover (penggerak aktif) pembangunan nasional. 

Pengalaman menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi berbasis pasar yang liberal ternyata hanya melahirkan ketimpangan dalam hal penguasaan asset nasional. 

Merujuk data Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), 50 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan Indonesia sekitar 263 milyar dollar Amerika Serikat (AS). Setara dengan Rp. 4.681, 400 trilyun dengan kurs Rp. 17.800 per dollar AS. 

Lebih dari separuh, sekitar 57 persen kekayaan 50 orang terkaya nasional bersumber dari industri bersifat ekstraktif dan pengelolaan SDA. Konglomerat Indonesia mengekspor komoditas SDA ke luar negeri lalu menempatkan pendapatan devisa hasil ekspor di negara ketiga. 

Devisa hasil ekspor tidak kembali ke Indonesia untuk memperkuat cadangan valuta asing di dalam negeri. Hal ini kontras dengan China yang devisa hasil ekspornya kembali ke China. 

Hal ini yang menempatkan China sebagai negara dengan cadangan dollar AS terbesar di dunia, mencapai 3,5 trilyun dollar AS tahun 2026. Bank sentral China, People’s Bank of China (PBOC) mengelola cadangan dollar AS untuk memperkuat nilai tukar yuan China per dollar AS.

Lalu, presiden Prabowo juga mengintrodusir narasi “serakahnomics”. Narasi ini ditujukan kepada pelaku usaha yang dominan di pasar dan memanfaatkan posisi monopoli atau dominan (penguasaan pasar) untuk mengeksploitasi konsumen dengan harga jual yang tinggi.

Dalam konteks anti-trust law atau anti-monoply law, tindakan tersebut disebut abused of monopoly power (penyalahgunaan posisi monopoli di pasar). Serakahnomics adalah pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Tidak berhenti di situ, presiden Prabowo juga menggulirkan kebijakan baru ekspor satu pintu untuk tiga komoditas SDA, yaitu crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, batu bara serta ferro alloy (paduan besi dan ferro nikel).

Tata kelola ekspor ketiga komoditas di atas melalui badan usaha PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Hal ini bertujuan untuk menghindari transfer pricing dan under invoicing dalam pelaporan ekspor untuk menghindari pembayaran pajak tinggi. 

Tata kelola ekspor melalui PT DSI menjamin penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Hal ini akan memperkuat cadangan dollar AS di Bank Indonesia (BI) yang hanya 145 milyar dollar AS pada Juni 2026. Seharusnya, cadangan dollar AS di BI bisa mencapai sekitar 190 milyar dollar AS. 

Sentimen negatif investor global terhadap kebijakan-kebijakan di atas membuat investor asing melepas instrumen keuangan Indonesia. “Sell Indonesia” menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah per dollar AS ke level terendah.

Demikian juga dengan kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai sekitar 41 persen tahun 2018, menjadi hanya 13 persen pada akhir tahun 2025. Turun sekitar 8,0 persen dalam tujuh tahun terakhir. 

Artinya, fenomena “sell Indonesia” bukan hal baru, tetapi dalam seminggu terakhir narasi tersebut diviralkan sebagai bentuk perlawanan terhadap Prabowonomics yang mengutamakan kontrol negara (state developmentalism).

Strategi state developmentalism bukan hal baru secara global. Strategi ini juga dijalankan oleh pemerintah China. Namun perbedaannya, state capitalism China dijalankan dalam regim kontrol arus modal ketat (capital control). Hal ini mengurangi dampak sentimen negatif investor global terhadap nilai tukar yuan China per dollar AS. 

Sebaliknya dengan Indonesia, state capitalism dijalankan dalam regim free capital mobility (kebebasan arus modal). Akibatnya, sentimen negatif akibat perubahan kebijakan (policy uncertainty) menyebabkan net outflow modal asing dari instrumen keuangan Indonesia yang menekan IHSG, kurs rupiah, harga SBN, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).  

Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan BI menghadapi narasi “sell Indonesia” yang diviralkan dari Singapura? Langkah pertama, tetap konsisten mengusung gagasan Prabowonomics dengan konsep kapitalisme negara. 

Langkah kedua, menjaga stamina BI agar intervensi di pasar valuta asing untuk melawan narasi “sell Indonesia” tidak menggerus cadangan dollar AS di BI yang saat ini sekitar 145 milyar dollar AS. Di awal tahun 2026 jumlahnya mencapai 156 milyar dollar AS. 

Langkah ketiga, mengelola persepsi risiko terhadap perekonomian nasional (country risk premium) untuk melawan narasi “sell Indonesia”. Terutama tingginya persepsi risiko yang bersumber dari disiplin fiskal yang buruk. Saatnya, pemerintah membenahi sisi fiskal khususnya program populis yang menyerap anggaran terlalu besar. 

Langkah keempat, tetap membuka opsi menaikkan suku bunga acuan, BI rate menjadi 5,75 – 6,0 persen sebagai kompensasi atas risiko memegang asset rupiah yang tinggi. Langkah ini juga untuk melawan narasi “sell Indonesia” yang diviralkan dari Singapura.

Langkah kelima, membawa kembali investor asing ke instrumen SBN dan pasar saham domestik dengan narasi “buy Indonesia” diikuti perbaikan nyata di semua aspek, dimulai dari komunikasi kebijakan yang lebih teknokratis.  

Akhirnya, negara, dalam hal ini Prabowonomics tidak boleh kalah dengan narasi “sell Indonesia” yang telah menjadi gerakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. 

Narasi “sell Indonesia” justru harus semakin memperkuat posisi pemerintah dalam menggeser pendulum ekonomi nasional dari market mechanism yang dikendalikan oleh invisible hand menjadi market mechanism yang dikendalikan oleh pemerintah (visble hand).