Kalimantan Utara Tinggal Menunggu Paripurna DPR RI

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Ketua Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) Bersatu, Jusuf SK mengatakan, saat ini Kaltara tinggal menunggu jadwal paripurna DPR RI yang dalam sidang itu membuat keputusan mengajukan surat kepada presiden untuk permintaan Ampres.

Setelah itu RUU Kaltara yang memang sudah disiapkan delapan bulan sebelumnya tinggal dipoles lagi.

“Dan Insya Allah tidak terlalu lama dalam waktu beberapa hari selesai. Disisi lain persoalan Kaltara ini kelihatannya sudah cair tidak ada kerapuhan internal karena Pak Budiman dengan masyarakat dan pemerintahan sudah bulat tidak ada keragu-raguan tentang Provinsi Kaltara,” ujarnya, Rabu (6/7/2011) saat berada di Nunukan mendampingi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Ryaas Rasyid.

Kaltara diyakini bisa menyelesaikan persoalan terutama masalah perbatasan, pedalaman termasuk kerjasama bilateral antara Kalimantan Utara dengan negeri jiran Sabah Malaysia.

Pembentukan Kaltara dipastikan tidak menunggu revisi Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kaltara sama sekali tidak, justru dalam kesekapakatan presiden dan DPR RI moratorium pemekaran dilanjutkan kecuali daerah perbatasan, kecuali yang diutamakan Kaltim dan Papua. Jadi tidak ada menunggu ini dan itu tetapi menggunakan aturan lama UU 32/2004. Kalau dari pemerintah tidak ada masalah,” katanya.

Ia memperkirakan Agustus atau September nanti paripurna DPR RI telah digelar untuk meminta Ampres.

“Kalau kita melihat itu sebetulnya kalau tidak banyak undang-undang lain yang sedang dikejar, mungkin Agustus atau Septermber tahun ini selesai. Tetapi kita lihat Agustus bulan puasa, memang harusnya tidak mengurangi aktivitas dan sebagainya tetapi memang cukup lelah juga. Kita harapkan bisa dibahas bulan puasa ini, mudah-mudahan September Oktober Ampres sudah bisa keluar,” ujarnya.