Kamis, 24 Mei 2012
Tribunnews.com

FPI Ditolak, SBY Minta Pemda Waspada

Tribunnews.com - Senin, 13 Februari 2012 23:32 WIB
Share
Email
Print
 Text  +  
FPI Ditolak, SBY Minta Pemda Waspada
TRIBUNNEWS.COM/M Nurfahmi Budi/TRIBUNNEWS.COM/M Nurfahmi Budi
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Pemerintah daerah dan jajaran kepolisian untuk tidak lengah pasca-kejadian ditolaknya Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) di Kalteng. Karena SBY tidak ingin kejadian ini diprovokasi sehingga terjadi kekerasan antaragama, etnis atau apapun namanya.

Langkah antisipatif Pemda dan jajaran penegak hukum se-Kalimantan diminta dilakukan agar akhirnya tidak berakibat pada aksi yang kian melebar.

“Saya berpesan kepada jajaran pemda se-Kalimantan dan jajaran penegak hukum dan keamanan jangan lengah. Bisa saja ada yang memprovokasi kejadian kemarin. Oleh karena itu ambillah langkah-langkah yang bijak dan tepat agar jangan terjadi lagi aksi-aksi kekerasan di negeri ini,” seru SBY, saat tanya jawab dengan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012) malam.

Lebih lanjut SBY mengatakan mestinya kejadian penolakan Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) di Kalteng berintrospeksi. Kenapa FPI tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan di Kalteng.

“Mestinya bertanya kenapa yang boleh melaksanakan kegiatan di Kalimantan, tapi saudara-saudara kita yang ada di FPI justru seolah-olah ditolak. Atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan disana,” ujar SBY.

Menurut SBY, dari apa yang terjadi di Kalteng, bagi sejumlah organisasi massa mesti mengerti, ternyata kegiatan yang dilakukan itu membikin tidak nyaman bagi sebagian kalangan di negeri ini.

Memang, diakui SBY, organisasi yang ada di Indonesia atas nama kebebasan, bisa saja melaksanakan sejumlah kegiatan, diantaranya bisa saja mendirikan cabang-cabang organisasnya di mana saja. Itu adalah hak organisasi. Namun itu semua harus tetap berpatokan agar kegiatan organisasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang dan tidak melanggara peraturan.

Lebih lanjut SBY mengatakan dirinya sudah menerima laporan dari Gubernur Kalteng mengenai kejadian tersebut. Pun dengan berkomunikasi bersama Menkopolhukam dan Kapolri, guna pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kejadian ini merembet ke masalah lain.

Selain itu, SBY juga meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk belajar dari kejadian yang terjadi di Kalimantan, untuk dicarikan solusi tepat dan baik.


Penulis: Srihandriatmo Malau  |  Editor: Prawira Maulana
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Share
Email
Print
© 2012 TRIBUNnews.com All Right Reserved | About Us | Privacy Policy | Help | Terms of Use | Redaksi | Info iklan | Contact Us | Lowongan
Tribun, The National News Paper Kompas Gramedia Grup