Rencana Kenaikan Harga BBM
Adhie Massardi: Ada Skenario Membuat Seperti Mei 1998
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak penolakan kenaikan harga BBM, terutama di kampus-kampus.
Penulis:
Yulis Sulistyawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak penolakan kenaikan harga BBM, terutama di kampus-kampus.
Antara lain, dengan memberi upeti ratusan juta rupiah kepada sejumlah rektor perguruan tinggi, agar melarang mahasiswanya turun ke jalan. Demikian disampaikan Adhie M Massardi dari Gerakan Indonesia Bersih melalui rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (26/3/2012).
Merasa belum cukup, lanjutnya, puluhan pimpinan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dari berbagai universitas diajak pelesiran ke luar negeri.
"Karena aksi penolakan kenaikan harga BBM tak kunjung bisa diredam dengan cara-cara penyuapan, pemerintah lalu membangun opini (insinuasi) negatif, seolah para penentang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat akan membuat huru-hara," ujar Adhie.
Itulah, lanjutnya, alasan utama diturunkannya pasukan TNI bersenjata lengkap, yang disiapkan sebagai alat pemukul para pengunjuk rasa.
Padahal, selama ini polisi tidak pernah bermasalah dalam menangani dan mengawal setiap unjuk rasa. Pemerintah juga ditengarai menebar rasa takut di kalangan etnis Tionghoa, bahwa aksi menentang kebijakan kenaikan harga BBM yang akan dimulai pada 27 Maret, bakal berujung kerusuhan seperti Mei 1998.
"Agar skenario merusak unjuk rasa rakyat menjadi betul-betul menakutkan, bukan tidak mungkin akan disusupkan 'pasukan perusak' yang akan melakukan tindakan anarkis dari barisan massa aksi. Sehingga, ada cukup alasan TNI-Polri bersenjata merangsek dan membubarkan paksa pengunjuk rasa," beber Ardhie. (*)