Sekjen Gerindra: Mahfud MD-Dahlan Iskan Pencitraan Terus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua figur pejabat negara, Menteri BUMN, Dahlan Iskan dan Ketua Mahkamah Konstitusi(MK), Mahfud MD dikritik. Keduanya dianggap kerap melakukan politik pencitraan.

“Seperti Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Ketua MK Mahfud MD. Saya lihat mereka melakukan politik pencitraan dan kerap menggunakan kewenangannya untuk hal itu. Apa yang mereka lakukan kerap tidak seiringan dengan kapasitas dan jabatan mereka,” ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam siaran persnya di sela-sela kunjungan kerjanya ke Lampung, Senin(14/5/2012).

Muzani pun memberikan contoh tindakan Dahlan Iskan membuka pintu tol karena kemacetan yang dtimbulkan karena tiadanya penjaga pintu tol.

”Seharusnya Dahlan dengan kewenangannya sebagai Menteri BUMN mencari terobosan untuk memperbaiki kondisi jalan tol, bukan sekedar membuka pintu tol. Untuk apa kewenangan itu kalau hanya digunakan untuk membuka pintu tol,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPR ini pun mengkritik Dahlan dengan aksinya naik KRL. Seharusnya menurut dia Dahlan membenahi PT KA dengan kewenangannya itu dan mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk memperbaiki layanan PT KA, bukan ikut serta naik KRL dan ikut berhimpinan di dalam kereta bersama masyarakat.

Dahlan menurutnya juga tidak sanggup membenahi PT Merpati Nusantara Airlines yang terus merugi meski punya pengalaman dan sumber daya manusia yang lebih banyak dari perusahaan sejenis yang saat ini sudah mendapatkan untung.

“Kebijakan dia di PLN juga seperti itu. PLN saat ini berpotensi mengalami kerugian puluhan triliun Rupiah akibat kebijakannya saat menjadi dirut PLN. Ada lebih 30 BUMN saat ini dan hanya 12 BUMN yang memberikan keuntungan. Seharusnya dia membenahi BUMN ini agar sehat semuanya sehingga bisa memberikan deviden yang dikembalikan kepada rakyat untuk memberikan berbagai macam subsidi dan sebagainya,” tegasnya.

Untuk Mahfud, Muzani pun mengkritik sebagai hakim konstitusi seharusnya Mahfud harus lebih banyak diam dan tidak usah banyak bicara. Perilaku Mahfud yang mengomentari perkara yang sedang ditanganinya dan sudah diputuskan membuat rusak sistem pengadilan di negeri ini. Sebagai hakim, seharusnya Mahfud berbicara cukup dengan keputusannya.

“Tindakan pejabat yang seperti ini tentunya berlebihan,mempertontonkan seakan keberpihakannya. Menggunakan kewenangan tidak proporsional,lebaylah.Keputusan mereka yang harus bicara,bukan dengan langkah yang aneh-aneh. Seperti Mahffud sebagai hakim dia tidak boleh bicara banyak. Saat ini semua dikomentari sendiri, kasus masih berjalan, kasus sudah diputuskan dan hal-hal lain yang seharusnya tidak perlu dia komentari, seakan kebenaran milik dia saja,” pungkasnya.

*Silakan klik di Sini untuk update berita: Calon Presiden 2014