Kegiatan Menyimpang dari Norma Agama Perlu Diberi Sanksi

TRIBUNNEWS.COM SANGATTA, - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kutim, H Sobirin Bagus, Rabu (16/5/2012) malam, menyatakan MUI Kutim tetap bersikukuh dengan sikapnya untuk mengecam kontes ratu waria yang telah dilaksanakan Senin (14/5/2012) lalu.

"MUI Kutim tetap menolak adanya kontes ratu kebaya waria. Kegiatan yang menyimpang dari norma agama seharusnya bukan diberi reward, tapi diberi punishment. Dampaknya, bila itu dibolehkan, maka tidak mustahil waria akan semakin merajalela di Kutim," katanya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah bisa mengarahkan warga untuk menyelenggarakan kegiatan lain yang lebih mulia dan bermaanfaat. "Misalnya menggalang bantuan untuk korban kebakaran, karena ada banyak kebakaran yang terjadi dalam dua bulan terakhir," kata Sobirin.

Meskipun demikian, masih banyak persoalan yang harus menjadi perhatian kita semua selain waria. Seperti lokalisasi. Kampung Kajang, kasus salah seorang guru agama yang menyatakan dirinya sebagai wali, dan sebagainya. "Ormas Islam juga perlu mengadakan koordinasi, serta menyatukan misi dan persepsi sebelum bertindak," katanya.

Pertemuan mediasi di gedung Buana Mekar, Senin (14/5/2012) malam sebelum kontes, menyepakati bahwa kontes bisa dilanjutkan dengan catatan pihak panitia menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan terbuka pada ummat Islam dan MUI. Juga tidak mengulang melakukan kegiatan serupa.

Pertemuan dengan panitia tersebut dihadiri perwakilan Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi) Kutim, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kutim, Pusat Studi dan Da'wah Islam (Pusda'i) Kutim, Rohis Al-Kahfi SMAN 1 Sangatta Selatan, juga beberapa tokoh masyarakat Sangatta. Bertindak sebagai mediator adalah beberapa perwira Polres Kutim.

Wakapolres Kutim, Kompol Rendra Kurniawan, mengatakan pihak penyelenggara telah mendapatkan izin keramaian dari Polda Kaltim. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kontroversi di waktu mendatang, perlu dilakukan koordinasi lebih intensif.

"Secara umum, untuk kegiatan yang akan diselenggarakan di waktu mendatang, selain berkoordinasi dengan polisi, penyelenggara juga perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait. Sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," katanya.

Sementara itu, pengamat sosial Kutim, Abu Faqih, yang juga warga sekitar Gedung Buana Mekar, menyatakan kecewa dengan sikap Pemkab Kutim dan kepolisian. Hal serupa maupun bentuk lain yang menciderai perasaan ummat diharapkan tidak terjadi lagi.

"Kami kecewa dengan Sekkab Kutim yang hadir di lokasi kontes namun tidak mau ikut dalam mediasi dan membantu menyelesaikan masalah. Kami juga kecewa dengan pihak kepolisian yang bisa memberikan izin penyelenggaraan acara. Padahal penyelenggara belum berkoordinasi dengan ormas Islam," katanya. (kholish chered)