JK: Penyeragaman Zona Waktu Hanya Berpihak ke Pengusaha
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak mentah-mentah rencana pemerintah yang mewacanakan akan melakukan penyeragaman
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak mentah-mentah rencana pemerintah yang mewacanakan akan melakukan penyeragaman zona waktu di Indonesia.
Menurut Jusuf Kalla, atau akrab disapa JK, keputusan pemerintah itu hanya berpihak pada kalangan pengusaha.
"Kalau alasannya hanya ingin membuka bursa perdagangan lebih awal, untuk apa mengorbankan 200 juta penduduk Indonesia, rekrut saja 2.000 orang untuk buka bursa efek lebih awal," ujarnya kepada wartawan di Gedung PMI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/5/2012).
JK mengaku, ia membaca dari berbagai media soal alasan penyeragaman zona waktu di Indonesia karena ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Coba bayangkan bagaimana efek sosialnya, bagaimana nanti anak sekolah bangun lebih pagi dan jalan dengan keadaan gelap. Di Irian sana orang-orang akan lebih malas karena waktunya lebih panjang," jelas JK.
Lebih lanjut, JK mengakatan bahwa jika alasannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, itu tidak tepat. Ia mencontohkan hanya di China saja negara yang mempunyai waktu sama di satu negara.
"Di China, sejak 50 tahun baru sejahtera bukan karena penyeragaman waktu, tapi keputusan pemerintahnya yang baik," tegasnya.
Diberitakan, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memastikan bahwa pemerintah akan melakukan penyeragaman zona waktu. Indonesia akan memakai waktu Indonesia bagian tengah atau Wita.
Terkait hal itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi dalam waktu dekat. "Positifnya jauh lebih banyak daripada sisi negatifnya," kata Hatta kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (28/5/2012) kemarin.
Perencanaan detail terkait penyeragaman zona waktu akan dibahas dalam rapat kabinet paripurna. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, penyatuan zona waktu yang setara dengan GMT+8 atau delapan jam lebih cepat dari standar waktu internasional di Greenwich ini memiliki dampak ekonomi.
"Langkah ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena aktivitas ekonomi bisa dilakukan lebih dini setiap harinya," kata Luky.
"Salah satu manfaat yang jelas antara lain perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Komoditi Berjangka Indonesia akan lebih cepat dibuka dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Ini diharapkan akan menambah transaksi perdagangan Rp 500 miliar sehari atau Rp 20 triliun dalam setahun," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Edib Muslim.
