Separuh Dana Pilkada Tasikmalaya untuk Pengamanan
Dana pengamanan Pilkada Kota Tasikmalaya ternyata nilainya hampir setengah dari total
Editor:
Hendra Gunawan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA - Dana pengamanan Pilkada Kota Tasikmalaya ternyata nilainya hampir setengah dari total kebutuhan dana pilkada. Pihak KPU Kota Tasikmalaya menganggarkan dana pilkada sebesar Rp 9,8 miliar dan hampir sebagian atau Rp 4,56 miliar untuk biaya pengamanan.
Alokasi dana pengamanan yang ternyata banyak menyedot uang rakyat itu, terungkap dalam acara gelar pasukan pengamanan Pilkada Kota Tasikmalaya 9 Juli mendatang, di lapang Dadaha, Rabu (20/6/2012). Dalam acara tersebut juga digelar simulasi pengamanan aparat menghadapi situasi chaos.
Dana pengamanan sebesar Rp 4,56 miliar dari APBD Kota Tasikmalaya tersebut antara lain dialokasikan untuk Satpol PP, Linmas dan Hansip Rp 2 miliar, Polri dan TNI Rp 2 miliar serta sisanya Rp 560 juta untuk kantor Kesbang dan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda).
Ketua Tasikmalaya Corruption Watch (TCW), Dadih Abdulhadi, mengaku terkejut dengan alokasi dana pengamanan sampai setengahnya dari total dana pilkada.
"Saya baru tahu dana pengamanan sampai sebesar itu. Artinya ongkos politik itu sangat mahal. Padahal itu uang rakyat yang dalam kegiatan ini sama sekali tidak merasakan manfaat langsung," katanya dengan nada prihatin.
Dengan kondisi seperti itu, Dadih hanya bisa berharap Desk Pilkada maupun pengguna anggaran pilkada lain agar transparan dalam penggunaannya. "Warga harus tahu, digunakan ke mana dan untuk apa saja dana sebesar itu. Karena jika digunakan untuk kepentingan masyarakat secara riil akan sangat berguna. Misal merehab puluhan bangunan SD yang rusak," tandasnya.
Seusai gelar pasukan, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Gupuh Setiyono, mengatakan, dana pengamanan yang diterimanya akan dialokasikan untuk biaya sekitar 800 petugas yang nanti akan diterjunkan di lapangan. "Kami akan memanfaatkan dana yang ada dengan sebaik-baiknya. Cukup tidak cukup harus cukup," ujarnya.
Kapolresta menyebutkan, pihaknya juga menyediakan dua kompi pengamanan dari Polda Jabar yakni satu kompi Brimob dan satu kompi lagi Penjinak Bom. Sementara TNI sifatnya hanya backup dan bersifat on call. Jika dibutuhkan akan bergerak.
Baca juga:
