GKLL: Jangan Eksploitasi Korban Lapindo
Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khairul Huda meminta mereka yang tidak mengerti masalah lumpur di Porong, Sidoarjo,
Penulis:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khairul Huda meminta mereka yang tidak mengerti masalah lumpur di Porong, Sidoarjo, jangan lagi mengeksploitasi para korban.
Disebutkan, para korban lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jatim, bukanlah orang-orang bodoh yang terus ingin dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebab para korban tidak ingin dimanfaatkan, apalagi dipolitisasi.
“Setiap upaya untuk memanfaatkan, mengekspolitasi, dan politisasi korban lumpur panas Sidoarjo, harus dilawan. Sebab mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari para korban. Ironisnya, mereka yang mengecam pihak Lapindo, tidak mengerti persoalannya,” tegas Khairul Huda, Jumat (22/6/2012), menanggapi manuver sejumlah pihak yang cenderung mempolitisasi peristiwa lumpur Sidoarjo.
Menurut Huda, keingian korban adalah pelunasan atas pembayaran tanah, rumah dan bangunan. Semua itu sudah berjalan dan sisanya juga akan diselesaikan. Pekan lalu, pihak Bakrie telah melunasi pembayaran 4000 berkas lagi dan sisanya akan dituntaskan akhir tahun ini.
“Pembayaran itu yang perlu kita kawal, bukan melakukan aksi dan politisasi yang mengakibatkan harapan para korban soal pembayaran tanah, rumah, dan bangunan jadi terhambat. Jika ini yang terjadi, korban bertambah susah dan membuka celah konflik baru,” kata Huda.
Sementara itu mantan anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR Achda Tamam mengingatkan semua pihak untuk mencegah masalah korban lumpur panas ini menjadi bagian dari politisasi. Karena itu masyarakat jangan didorong ke arah politisasi yang hanya menambah kesulitan para korban.
“Menurut saya, para korban harus menjadi perhatian utama untuk ditoLong dan diberdayakan, bukan dipolitisasi. Politisasi hanya akan menambah masalah baru,” ujar Achda.
Dihubungi terpisah, Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Kusairi, Jumat, mengatakan, dengan pembayaran 4000 berkas terakhir yang diberikan PT.MLJ maka BPLS kembali memaksimalkan pengaliran lumpur ke sungai Porong.
“Proses pembayaran sisa cicilan 24 % dari pertanggungjawaban PT. MLJ kepada korban lumpur patut diapresiasi. Dengan dilakukannya proses cicilan ini, BPLS berharap agar bisa kembali melakukan pemaksimalan pengaliran lumpur ke Sungai Porong yang sempat terhenti akibat blokade warga di titik 25 selama 2 bulan,” papar Kusairi.
Baca Juga:
