HMI MPO: Presiden Harus Tegur Kapolri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peristiwa dihalang-halanginya penyidik KPK  oleh Polri ketika mereka menggeledah kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator untuk pembuatan surat izin mengemudi (SIM), menunjukkan bahwa Polri tidak punya itikad baik dalam mendukung upaya memerangi korupsi.

Sikap semacam itu juga merupakan suatu tindakan yang sangat arogan, serta bertentangan dengan azas dan semangat reformasi.

Sikap Polri tersebut mesti dikecam keras, sebab menandakan bahwa Polri menutup diri terhadap upaya memberantas korupsi, utamanya di dalam tubuh mereka sendiri. Polri nampak belum sungguh-sungguh mereformasi dirinya, belum mau berubah, dan masih ingin melestarikan (melindungi) penyimpangan-penyimpangan yang tumbuh subur di internal mereka.

Terkait dengan hal tersebut, maka kami dari PB HMI-MPO menyatakan sikap:
1. Tidak percaya sama sekali  bahwa Polri akan dapat menyelesaikan kasus  ini dengan tuntas, obyektif, dan transparan
2. Mendukung KPK untuk menangani dan mengambil alih kasus ini sepenuh-penuhnya;
3. Meminta kepada Presiden RI untuk menegur Kapolri,  karena sikap institusinya yang arogan,serta memerintahkan Kapolri untuk menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada KPK.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan  demi  kebaikan dan kemaslahatan kita semua,seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 4 Agustus 2012

Alto Makmuralto

Ketua Umum PB HMI-MPO