Demokrat Tolak Pileg dan Pilpres Digelar Serentak

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Partai Demokrat (PD) melalui ketua umumnya, Anas Urbaningrum, menolak usulan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) secara serentak.

Pileg dan pilpres serentak rencananya dimuat dalam perubahan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Anas menilai, konsep pemilu yang dipakai selama ini sudah cukup bagus.

"Ada partai yang melontarkan ide, agar yang berhak mengajukan pasangan calon itu partai yang di pemilu legislatif misalnya ada ranking satu, dua, tiga, dan usulan lain. Tapi intinya, menurut saya, apa yang sudah jalan itu cukup bagus," kata Anas di sela Safari Ramadan DPP PD di Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/8/2012).

Menurut Anas, dengan adanya empat jenis pileg selama ini, yakni DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, maka masyarakat terbatas untuk mempelajari calon wakilnya.

Anas mengaku sulit membayangkan jika pileg digelar bersama pilpres.

"Menurut saya, pileg yang sudah empat jenis itu sudah cukup bagus, tak perlu ditambah lagi," imbuhnya.

Selain soal keterbatasan dari pemilih, Anas juga menilai pemilu tak bisa digelar serentak. Karena, jika mengacu aturan main Pemilu 2009, maka syarat parpol atau gabungan parpol bisa mengajukan capres dan cawapres, harus yang memperoleh 20 persen kursi, atau 25 persen suara nasional di pileg.

"Kalau konteksnya seperti itu tidak bisa. Jadi, hasil pileg itu salah satu syarat. Ini etape awal untuk masuk ke pilpres. Dengan begitu, menurut saya, pileg biarkan berjalan, karena sudah empat jenis itu. Kemudian pilpres biarkan berjalan," tuturnya.

Anas pun setuju alasan agar efisien dan menstabilkan koalisi parpol, menjadi pembenaran dilakukannya pemilu serentak.

Bagi Anas, seharusnya pemilu tak hanya berpikir mengenai efisiensi, melainkan juga bagaimana melayani pemilih secara politik, dengan memberikan kesempatan mempelajari calon yang akan dipilihnya.

"Memang koalisi itu tradisi baru di kita. Tapi, koalisi itu tak terkait pileg dan pilpres yang digabung atau tidak. Koalisi itu kerja sama politik. Koalisi itu bisa dibangun sebelum pileg sekalipun, meskipun finalnya biasanya setelah pileg," paparnya. (*)

BACA JUGA

• Ridwan Saidi: Bulan Puasa Kagak Boleh Ngotot-Ngototan 
• Menko Polhukam Tanggapi Kisruh Perbatasan RI- Timor Leste 
• Jaksa Berencana Hadirkan Banggar DPR di Sidang Wa Ode 
• Tiga Kapal Selam yang Dibeli Indonesia Masih Dibuat