FPDIP Desak Polisi Tindak Penyebar Kebencian di Sampang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI-P mengutuk aksi kekerasan oleh kelompok anarkis intoleran terhadap penganut Syiah pengikut KH Tajul Muluk di Sampang pada Minggu lalu.

Menurut anggota DPR F-PDIP, Eva K Sundari, tragedi kebhinekaan di bulan Syawal ini tidak perlu terjadi jika polisi responsif mencegah kekerasan.
Karena terhadap adanya informasi penyerangan terhadap komunitas Syiah tersebut yang sudah beredar H-3.

"FPDIP menuntut polisi melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan menindak oknum-oknum pengasut/penyebar kebencian maupun pelaku kekerasan saat kejadian, tak justru mengkriminalkan korban sebagaimana sebelumnya," tegas Eva kepada Tribun, Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Lebih lanjut dia menegaskan sepatutnya juga tragedi Sampang menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Bukan saja berkaitan dengan rehabilitasi fisik dan mental (trauma counseling). Tapi juga harus ada skema komprehensip untuk mencegah kejadian tersebut menjadi pola sehingga bisa terulang kembali.

Menurutnya, yang tak kalah pentingnya, Pemerintah harus mengevaluasi secara serius efektifitas program deradikalisasi.

Pun demikian, dalam hal ini, kepolisian sebagai penegak hukum, sepatutnya punya strategi operasionalisasi upaya 'disengagement'.

Selain itu, pesannya, fakta atas kekerasan beruntun dan intensif terhadap pengikut agama-agama minoritas menuntut pemerintah untuk memperluas sasaran program 'kekerasan sosial berbasis agama' yang selama ini tidak tersentuh dalam program deradikalisasi berbasis terorisme.

"FPDIP mengingatkan upaya MPR melakukan sosialisasi 4 pilar akan sia-sia jika tidak didukung Pemerintah/Kemeninfo yang selama ini membiarkan propaganda faham radikalisme. Termasuk dorongan subversi (melawan negara) di berbagai social media."

Karenanya, imbuh dia, F-PDIP mendorong keseriusan Pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri fenomena premanisme/anarkisme. Sehingga sinyalemen bahwa Pemerintahan SBY-Budiono justru menyuburkan premanisme, itu tidak benar adanya.

KLIK JUGA:

• Jadi Tersangka, Zulkarnaen Masih Terima Gaji dari Negara
• Sekjen DPR Serahkan Dokumen Zulkarnaen Djabar ke KPK
• MA Perberat Hukuman Wafid Muharam Jadi Lima Tahun Penjara
• KPK Kembali Periksa Gubernur Riau Soal Suap PON Besok