Warga Berau Minta Dilibatkan dalam Konservasi Sangalaki

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB – Hinggi kini, masih belum ada titik terang terkait pengosongan kawasan konservasi Pulau Sangalaki yang dilakukan oleh warga Pulau Derawan.

Seperti diberitakan sebelumnya di tribunkaltim.co.id, puluhan warga Pulau Derawan, Kabupaten Berau, mendatangi dan menduduki Pulau Sangalaki.
Warga yang mayoritas berprofesi nelayan tersebut mengusir petugas dan menghentikan kegiatan konservasi penyu yang dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta sejumlah organisasi lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) dan Yayasan Penyu Berau.

“Kemarin sudah ada kesepakatan antara pendemo dan petugas di lapangan untuk mengosongkan kawasan konservasi itu,” kata Muhamada Zaidi, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Kaltim, Selasa (25/9/2012).

Menurut Zaidi, pihak BKSDA bersama organisasi yang terlibat dalam konservasi telah berupaya menemui warga.

“Tetapi mereka menolak menyampaikan aspirasinya kepada petugas kami yang ada di Pulau Sangalaki, karena petugas kami bukan pengambil keputusan,” ujarnya seraya menambahkan, bahwa pengelolaan kawasan konservasi Pulau Sangalaki diatur oleh pemerintah pusat. “Paling rendah pengambilan keputusan di tingkat provinsi,” imbuhnya.

Daripertemuan itu, BKSDA menilai, aksi warga itu dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan konservasi.

“Pada dasarnya kami tidak keberatan warga dilibatkan, tetapi harus ada mekanisme yang jelas, ada batasannya, sampai sekarang belum ada mediasi, mungkin pemda bisa bantu,” ungkap Zaidi.

Namun, keikutsertaan warga, hanya sebatas atraksi wisata misalnya menawarkan jasa transportasi, pemandu wisata dan sebagainya.

“Kalau maksudnya untuk perdagangan penyu atau telur penyu jelas tidak bisa, karena memang ilegal,” jelasnya.

Dirinya juga membantah, BKSDA terlibat dalam perdagangan telur penyu. “Saya berani jamin, tidak ada telur penyu yang keluar dari pulau Sangalaki,” tegasnya.