Gerindra: Prabowo Melanggar HAM Baru Sebatas Asumsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Desmon Mahesa menilai, tuduhan bahwa Prabowo Subianto melakukan pelanggaran HAM sebatas asumsi.

"Ini semua baru sebatas asumsi yang dituduhkan semua," kata Desmon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/10/2012)

Bila Prabowo melanggar HAM, lanjutnya, maka Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tidak layak menjadi calon presiden.
Namun, hingga kini belum ada lembaga penegak hukum yang menyatakan Prabowo terbukti bersalah atau tidak.

"Kalau belum pasti, susah untuk memvonis. Kalau sudah diputuskan hukum dan bersalah, maka saya akan keluar dari Gerindra," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pencalonan Jokowi dalam Pemilukada DKI dinilai sebagai upaya agar masyarakat lupa akan dosa Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Jokowi-Basuki diusung oleh PDIP dan Gerindra pada pemilukada DKI. Prabowo disebut-sebut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM pada 1999.

Menurut Direktur Program Imparsial Manifest Institute Al Araf, ada fenomena Prabowo memanfaatkan kepopuleran Jokowi untuk 2014.

"Prabowo mendapat keuntungan terhadap tingkat keterkenalannya di tengah publik nusantara, dengan kepopuleran Jokowi dalam Pemilukada DKI. Sosok Jokowi seperti membuat dosa-dosa Prabowo ketika melakukan pelanggaran HAM pada 1999 jadi hilang dan tenggelam," papar Al Araf.

Al Araf menuturkan, untuk meningkatkan elektabilitasnya pada 2014, Prabowo sudah mengawalinya dari Pemilukada DKI, dengan mengandalkan sosok Jokowi.

Mengingat, mantan Pangkostrad disebut akan kembali maju sebagai calon orang nomor satu di Indonesia.

"Ramainya kehadiran sosok capres saat ini, karena SBY tak bisa lagi mencalokan untuk periode ketiga. Dari sejumlah capres, hanya Prabowo yang lebih dominan tampil di muka publik," ucapnya.

Al Araf menjelaskan, kondisi tersebut membuat peran PDIP yang memiliki kader bernama Jokowi agak tenggelam, meski partai berlambang banteng bermoncong putih juga mengusung figur capres sendiri. (*)

BACA JUGA

• Pendukung Prabowo Gugat Pasal 9 UU 42/2008 
• Hari Ini Surat Pemanggilan Djoko Susilo Dikirim 
• Pemerintah Wajib Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM 
• Tanpa Menyadap dan Menuntut KPK Seperti Macan Ompong