TOPIK
UU Pemilu
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR dan Presiden Segera Bahas Revisi UU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan Presiden Prabowo Subianto untuk menyegerakan pembahasan revisi Undang-undang (UU) Pemilu.
-
Arief Hidayat Sindir UU Pemilu Diubah Tiap 5 Tahun: Karena Niat Elite Ingin Menang
Mantan Hakim MK Arief Hidayat menyinggung seringnya pemerintah mengubah Undang-Undang Pemilu. Perubahan dilakukan hampir lima tahun sekali.
-
Ahmad Ali PSI Sebut Tak Rasional Komisi II DPR Undang Partai Nonparlemen Bahas RUU Pemilu
Ketua Harian PSI Ahmad Ali menilai rencana DPR RI mengundang partai nonparlemen dalam pembahasan RUU Pemilu tidak rasional.
-
Anies Baswedan Ikut Respons soal Gugatan 'Keluarga Presiden-Wapres Dilarang Nyapres'
Anies Baswedan ikut merespons soal adanya gugatan UU Pemilu agar anak-keluarga presiden tidak bisa mencalonkan diri di Pilpres.
-
Gugatan Keluarga Presiden-Wapres Dilarang Nyapres, Jokowi Pilih Tunggu Putusan MK
Jokowi merespons adanya gugatan ke MK yang meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat.
-
Respons PDIP, PAN, PSI, Demokrat, dan Golkar soal Gugatan Keluarga Presiden-Wapres Dilarang Nyapres
Begini respons lima partai politik (parpol) terkait gugatan agar MK melarang keluarga presiden atau wapres mencalonkan diri saat Pilpres.
-
Anwar Usman Tangani Sidang Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal: Tiap Singgung Jokowi Minta Skip
Subhan Palal merasa saat sidang berlangsung, beberapa poin yang hendak ia sampaikan diminta hakim untuk dilewati.
-
Subhan Palal, Penggugat Ijazah Gibran Kini Uji UU Pemilu di MK, Hakim Panelnya Anwar Usman
Warga sipil, Subhan Palal menguji Undang-Undang (UU) Pemilu tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
DPR Dinilai Lamban, Pemilu 2029 Diprediksi Masih Gunakan UU Lama
Kinerja DPR RI periode 2024–2029 yang dinilai lamban membuat publik khawatir Pemilu 2029 digelar dengan UU yang sudah ada.
-
UU Pemilu Dinilai Over Kriminalisasi, Perludem Minta Aturan Pidana Dikaji Ulang
Teken berita acara bisa jadi pidana? Perludem kritik UU Pemilu dan minta klasifikasi ulang aturan hukum.
-
TII: Revisi UU Pemilu Harus Dilakukan dengan Proses Legislasi yang Baik
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) rencananya akan membahas revisi Undang-Undang Pemilu pada tahun 2026.
-
MK Tolak Permohonan yang Minta Syarat Minimal Capres-Cawapres S-1
MK menolak permohonan yang meminta syarat pendidikan presiden dan calon anggota legislatif (caleg), dan kepala daerah minimal S-1
-
Yusril Singgung Sistem Pemilu Bikin Orang Pintar Kalah dari Artis, DPR: Wajib Revisi UU
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai bahwa revisi UU Pemilu wajib dilakukan.
-
Soal Pemisahan Pemilu, MPR RI Ingatkan Putusan MK Harus Selaras dengan Prinsip Sistem Pemerintahan
Agun Gunandjar Sudarsa menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan Pilkada
-
Jimly Asshiddiqie Soal Masa Transisi Pemilu 2029: Perpanjang Saja DPRD 2 Tahun, Apa Masalahnya?
Jimly Asshiddiqie tidak melihat ada persoalan jika masa jabatan DPRD periode 2024-2029 diperpanjang hingga dua tahun
-
Jimly Asshiddiqie: Putusan MK soal Pemilu Terpisah Bikin Prabowo Marah
Jimly Asshiddiqie menyatakan semua partai politik (parpol) di parlemen hingga Presiden Prabowo Subianto marah akibat Putusan MK.
-
Usulkan Pilkada Dipilih DPRD Provinsi, Cak Imin Bantah Disebut Ingin Menyenangkan Prabowo
Cak Imin membantah usulan dirinya soal Pilkada mendatang dipilih oleh DPRD Provinsi hanyalah untuk menyenangkan Presiden Prabowo.
-
Golkar Usul Jika Pilkada Dilakukan Lewat DPRD Masyarakat Tetap Dilibatkan
Sarmuji memberikan usul jika pilkada dilakukan melalui DPRD maka keterlibatan rakyat harus tetap dijaga.
-
Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK, Partai Buruh Bawa Data Jutaan Suara Terbuang
Jutaan suara rakyat hangus hanya karena tak lolos ambang batas. Partai Buruh kini melawan ke MK—akankah sistem pemilu berubah demi keadilan elektoral?
-
Wacana Evaluasi Pilkada, Model Asimetris Diusulkan Untuk Efisiensi dan Hindari Konflik Horisontal
Ketua Bidang Organisasi IKADIP IPDN, Achmad Baidowi mengatakan, sistem pilkada langsung sudah saatnya dievaluasi.
-
Arteria Dahlan Usul Seluruh Hakim MK Dilaporkan ke Polisi Buntut Hapus Pemilu Serentak
Politikus PDIP Arteria Dahlan, melontarkan kritik keras terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) buntut putusan MK soal UU Pemilu.
-
Mahfud MD Sebut Putusan MK yang Berujung Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Inkonstitusional, Tapi Final
Pakar hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyebut putusan MK yang berujung pada perpanjangan masa jabatan DPRD sebagai putusan inkonstitusional.
-
Singgung Evaluasi Total Pemilu, Cak Imin Dukung Pilkada Dipilih DPRD
Cak Imin mendukung wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung.
-
Wamendagri: Efisiensi Dalam RUU Pemilu Jangan Sampai Mengorbankan Substansi Demokrasi
Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar upaya efisiensi dalam sistem kepemiluan setelah Putusan MK tidak sampai mengorbankan substansi demokrasi
-
Kosgoro 1957: Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Timbulkan Dilema Konstitusional
Agung Laksono mengungkapkan adanya kegelisahan publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru terkait Pemilu.
-
MK Perintahkan Jeda Pemilu-Pilkada, Apkasi: Masa Jabatan Kepala Daerah Harus Diperpanjang!
Bursah Zarnubi menyatakan tak ada jalan lain selain memperpanjang 2 tahun masa jabatan kepala daerah untuk mengadopsi putusan MK
-
MK Tolak Gugatan Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemohon yang meminta syarat capres-cawapres minimal berpendidikan Strata Satu atau S1.
-
Parpol Sebut Putusan MK Tak Mengikat, Pakar UI: Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi
Titi meminta agar partai politik tidak bermain api dengan merusak legitimasi lembaga yudisial tertinggi.
-
MK Tegaskan Pemilu Terpisah 2029 Paling Konstitusional
Fajar mengakui bahwa setiap putusan MK tentu mengundang kritik, namun hal itu dianggap sebagai dinamika demokrasi yang lumrah.
-
DPR Terpaksa Kaji Ulang Semua Pembahasan Pemilu Usai Putusan MK
DPR RI terpaksa harus melakukan kajian dari awal membahas mekanisme Pemilu 2029 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved