Minggu, 24 Agustus 2025

Blog Tribunners

Urus KTP Jakarta, Petugas di Kelurahan Minta Rp 400 Ribu

Setelah kehilangan semua surat-surat berharga dan beberapa kartu penting lainnya pada 27 September lalu

Penulis: Widiyabuana Slay
zoom-inlihat foto Urus KTP Jakarta, Petugas di Kelurahan Minta Rp 400 Ribu
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Warga Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam mengikuti tahapan pendataan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), Jumat (24/8). Usai cuti bersama hari raya idul fitri 1433 H petugas mengaku jumlah warga yang ingin membuat E-KTP belum seramai hari biasa. Sampai tanggal 16 Agustus 2012 tercatat 25.517 warga yang sudah melakukan pendataan E-KTP di kecamatan ini. (Tribun Batam/Argianto Da Nugroho)

TRIBUNNEWS.COM - Setelah kehilangan semua surat-surat berharga dan beberapa kartu penting lainnya pada 27 September lalu ketika sedang menunggu busway di Halte Bundaran HI, Transjakarta, saya memutuskan untuk mengurus KTP domisi Jakarta. Kebetulan, KTP yang ikut raib digondol copet adalah KTP daerah dan masih berlaku saat tugas kerja dari Makassar, Sulsel, ke Jakarta sekitar dua tahun lalu.

Karena tak dibekali dengan surat keterangan pindah dari kecamatan setempat -resmi dipindahkan secara permanen per 1 Juli 2012- saya tetap memutuskan untuk mengurusnya ke kelurahan dengan membawa surat keterangan hilang dari pihak kepolisian.

Saya kemudian mendatangi kantor Kelurahan Sukabumi utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (2/10/2012), dan diterima seorang pria yang duduk di dalam sebuah ruangan pertama ketika masuk yang menghadap ke pintu utama. Setelah menjelaskan kedatangan saya, ia kemudian menyatakan tak bisa mengurusnya karena tak ada keterangan surat pindah.

Saya kemudian menjelaskan, saya tidak meminta surat keterangan pindah karena status saya waktu tugas ke Jakarta dalam rangka penugasan kerja pada tahun 2010 dan baru permanen dipindahkan pada 1 Juli 2012. Selain itu KTP saya masih berlaku.

Saat itulah ia tiba-tiba menawarkan kepada saya. "Kalau mau sih bisa, asal bayar Rp 400 ribu," katanya. Saya tersentak. Dengan pura-pura menerima tawaran itu saya pun bernegoisasi dan ia kemudian memperkenalkan saya kepada seorang pria di dalam ruangan lain.

"Kalau mau bayarnya sama bapak yang di sana," katanya, sambil menunjuk ke arah ruangan yang terletak di selatan kantor kelurahan. Ia pun mengatakan, KTP jadi dalam waktu 10 hari, namun nomornya kemungkinan tidak terdaftar.

"Ya namanya nembak. Kalau KTP-nya sudah selesai sebaiknya pindah saja," katanya, sambil tersenyum. Saya kemudian memutuskan untuk tidak mengikuti 'permainan kotor' ini dan mengatakan akan kembali besok. Namun, petugas ini memaksa dan mengatakan saya sebaiknya ngobrol dengan bapak yang harus saya temui tempat membayar Rp 400 ribu jika saya sepakat dengan pembuatan KTP 'nembak' Jakarta.

Saya beralasan harus berangkat kerja dan sudah terlambat yang membuat petugas ini menyerah untuk menyeret saya mengobrol dengan bapak yang ia maksud untuk membahas pembuatan KTP saya. Memberikan uang kepada petugas dengan cara seperti itu sama halnya memberikan peluang besar untuk bersemainya korupsi mulai dari skala kecil.

*Penulis adalah jurnalis dan blogger, tinggal di Jakarta

TRIBUNNERS POPULER


Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan