Marzuki Dorong DPR Ungkap Inefesiensi PLN Rp 37 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat bahwa sungguh tidak mungkin anggaran sebesar Rp 37 triliun di PLN dihabiskan untuk mengamankan listrik di Jakarta.

Menurut Marzuki, pengadaan genset-genset untuk menyuplai listrik PLN itu yang harus dibuka dan dijelaskan kepada masyarakat oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, selaku pimpinan PLN saat itu.

"Jakarta ya ngak seberapa. Rp 37 triliun ya bukan (untuk) Jakarta saja. Itu memasang genset-genset di seluruh Indonesia itu yang jadi masalah," ungkap ketua DPR ini kepada wartawan di Gedung DPR, menanggapi alasan Dahlan Iskan terkait temuan BPK bahwa PLN Inefisiensi Rp 37 triliun.

Marzuki menegaskan pula bahwa harus diungkap siapa pemilik genset-genset itu? "Itu disampaikan juga. Supaya transaparan. Apakah melalui prosedur resmi atau apakah main tunjuk saja? Itu kan jadinya jelas inefisiensinya," ulasnya.

Karena itu, Marzuki Alie meminta Komisi VII DPR meminta Dahlan membeberkan perihal penggunaan anggaran tersebut. Sehingga nanti bisa terungkap secara terang benderang, apakah inefisiensi itu ada kerugian negara, atau ada tindak pidana.

Selain itu, dia juga mendorong Dahlan Iskan hadir memenuhi panggilan DPR untuk memberikan penjelasan atas temuan BPK tersebut. "Ya, silahkan diungkap," ujarnya.

"Harus dijelaskan infisiensinya. Ya jelas ada hitungannya. Nggak bisa begitu saja, dibilang kebijakan publik Rp 37 triliun untuk Jakarta saja. Oh ndak bisa, ngak mungkin. Jakarta paling berapa saja. Masak sampai Rp 37 triliun. Kalau itu bisa bangun mall, bangun jembatan berapa banyak," katanya kemudian.

Sementara itu, Dahlan Iskan menegaskan bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan keputusannya sebagai pimpinan PLN terakit inefisiensi anggaran.

Bahkan sekalipun dirinya harus masuk bui karena kebijakannya sebagai pimpinan dinyatakan salah dan merugikan negara, Dahlan siap menjalaninya.

"Kalau itu salah, saya harus berani menanggung risikonya, masuk penjara pun saya jalani dengan seikhlas-iklasnya. Karena jadi pemimpin tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi mau dengan risikonya. Risiko itu akan saya tanggung, masuk penjara pun saya ikhlas," ungkap Dahlan kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Lebih lanjut, Dahlan menjelaskan, kenapa PLN saat itu tidak bisa menghemat anggaran? Mantan Dirut PLN ini mengemukakan bahwa waktu itu PLN tidak dapat gas seperti yang dijanjikan.

Bahkan pernah terjadi jatah gas buat PLN dikurangi dan diberikan kepada industri.

Saat itu, lanjut Dahlan, pilihannya ada dua, yakni memadamkan listrik Jakarta, atau menggunakan BBM.

"Jadi begitu ngak dapat gas, dan itu ngak bisa diganti batubara atau beras, maka itu harus diganti dengan BBM. Atau apakah listrik Jakarta dimatikan," terang dia.

Menurut Dahlan, sebagai Dirut PLN dirinya tidak mungkin mematikan listrik di Jakarta. Karena padamnya bukan main-main, itu luar biasa luasnya, tidak hanya satu hari dua hari, bisa setahun.