APINDO Desak Penerapan UMP untuk UMKM Ditunda
Penerapan UMP untuk industri mikro kecil menengah (UMKM) dinilai akan memberatkan pelaku industri kecil dan menengah.
Penulis:
Arif Wicaksono
Editor:
Sugiyarto
APINDO Desak Penerapan UMP di permudah Untuk UMKM
Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk industri mikro kecil menengah (UMKM) dinilai akan memberatkan industri kecil dan menengah.
Sofyan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menilai adanya penetapan UMP akan memberatkan UMKM yang dinilainya masih sangat berat menghadapi perekonomian ke depan.
"Kita masih memperjuangkan sekarang supaya UMKM itu sama sekali keluar daripada UMP. jadi tidak ada 2,2 itu. karena yang sekarang saja mereka 1,5 pun mereka ada yang gak bisa bayar," katanya di Graha CIMB Niaga Financial Hall, Jakarta Pusat, (30/11/2012).
Ia mengatakan sejumlah perusahaan-perusahaan kecil akan meminta penangguhan dan Apindo akan memperjuangkan hal ini. "Jumlahnya puluhan ribu yang akan kita bawa kepada pemerintah," katanya
Ia mengaku sedang bernegosiasi dengan pihak perusahaan agar mau membicarakan masalah ini dengan buruh. Sehingga akan memberikan kepastian untuk mereka.
"Kita minta mereka bicara sama buruhnya. Sampe berapa persen dia bisa bayar. kalo bisa bayar 10-20 persen, dari kenaikan UMP sebesar 40 persen, buruhnya setuju, teken semua. kita perjuangkan ini untuk dapat dispensasi. jadi ditangguhkan. jadi kita sedang buat mengenai penangguhan," tambahnya.
Ia mengharapkan sebelum tanggal 20 Desember 2012 sudah ada kepastian pemerintah. Ia berusaha mendapatkan dispensasi agar UMKM itu bisa mendapatkan kepastian dan jaminan usaha.
"jadi langsung aja, biar nanti kita perjuangkan ke Menteri. Menteri selesaikanlah itu intern ke gubernur sama kepala dinas. supaya diperfleksibel izin penangguhan itu. kita periksa dulu," katanya.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui jumlah UMKM yang mendaftar kepada Apindo. Sebab banyak yang tidak terdaftar sehingga menyulitkan Apindo.
"Banyak usaha kecil yang tidak terdaftar. dia mati-hidupnya kita juga tidak tau. Akan tetapi yang paling besar nanti itu terjadi di Jawa Barat dan di Banten. karena kita tahu, sepatu sama tekstil itu memiliki 3 juta karyawan. paling besar Jawa Barat, Banten. di sini ratusan ribu orang bisa dikorbankan kalau kita tidak mau bantu," katanya.(*)
BACA JUGA: