MTI Desak Pemerintah Alihkan Subsidi Motor Listrik ke Angkutan Umum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan anggaran subsidi motor listrik menjadi subsidi angkutan umum yang dinilai lebih tepat sasaran.

Ketua Umum MTI Tory Damantoro menilai kebijakan subsidi motor listrik justru kontra-produktif di tengah tekanan inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat.

"Di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat yang butuh kebijakan untuk meringankan pengeluaran, dan menambah pendapatan," tutur Tory dalam keterangan resmi, Kamis (10/9/2025).

Baca juga: Keputusan Kelanjutan Subsidi Motor Listrik 2025, Ini Kata Menperin

Menurut MTI, subsidi motor listrik yang diberikan selama 2023-2024 senilai Rp 7 juta per unit untuk satu NIK lebih banyak mendorong pembelian produk konsumtif ketimbang menjawab persoalan pokok penurunan pendapatan.

Beban cicilan, perawatan, hingga biaya kepemilikan kendaraan dianggap hanya menambah liabilitas baru bagi masyarakat.

Wakil Ketua MTI Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah Djoko Setijowarno menyebut kebijakan tersebut meleset dari tujuan awal stimulus ekonomi.

"Harapan pemerintah sebagai stimulus ekonomi sangat meleset dari realita. Masyarakat memaknai stimulus sebagai cara untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan, yang mana motor listrik tidak bisa menjawab itu. Subsidi justru menggerus APBN yang bisa dialokasikan untuk program yang lebih mendesak seperti pengentasan kemiskinan," terang Djoko.

Djoko menambahkan, biaya transportasi telah menjadi beban utama warga miskin kota, yakni 30-40 persen dari pendapatan bulanan menurut data BPS. Karena itu, insentif untuk membeli motor listrik dinilai tidak menyentuh akar masalah pengeluaran rumah tangga.

MTI menawarkan solusi agar anggaran subsidi dialihkan untuk transportasi umum. Tory menegaskan subsidi angkutan umum memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural. Biaya transportasi yang dihemat akan langsung bisa dialihkan untuk beli makan, sekolahkan anak atau berobat. Ini stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput dan memiliki multiplier effect yang luas," ungkap Tory.

Selain meringankan beban masyarakat, subsidi angkutan umum juga berperan penting dalam membangun budaya transportasi publik.

Djoko mengingatkan adanya tren pemotongan subsidi di sejumlah daerah yang justru mengancam keberlanjutan layanan.

"Kami prihatin, pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya," ucapnya.

Sebagai langkah konkret, MTI memberikan tiga rekomendasi utama, yakni menghentikan subsidi motor listrik, mengalihkan anggarannya untuk subsidi angkutan umum nasional, serta menjadikan program tersebut prioritas pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial sesuai agenda pemerintah.