Kamis, 21 Agustus 2025

Kongkalikong Pejabat dan DPR

Dipo Alam Hindari Rapat dengan Komisi I Lagi?

Ketua Komisi I Mahfuz Sidik mengungkapkan adanya upaya Seskab Dipo Alam tidak memenuhi panggilan rapat kerja gabungan dengan pihaknya.

Editor: Gusti Sawabi
zoom-inlihat foto Dipo Alam Hindari Rapat dengan Komisi I Lagi?
Tribunnews.com/Rachmat Hidayat
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyoal janji Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang tak kunjung memerdekakan Palestina.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I Mahfudz Sidik mengungkapkan adanya upaya Seskab Dipo Alam tidak memenuhi panggilan rapat kerja gabungan dengan pihaknya. Rapat rencananya digelar pada Senin (10/12/2012) malam.

Menurut Mahfudz ada usulan dari Dipo Alam agar rapat kerja gabungan Komisi I DPR melibatkan juga Komisi II dan XI. "Padahal agenda yang dibahas berkaitan dengan Dana Optimalisasi Kemhan 2012 untuk pengadaan alutsista sebesar Rp 678 miliar. Jika info itu benar, ini aneh. Apa pasalnya Dipo mau libatkan komisi lain yang tak terkait?" tanya Ketua  Mahfudz Sidik,Minggu (9/12/2012)

Menurut Mahfudz, memang pada Jumat sore (7/12/2012) lalu seusai jam kantor, ada staf kantor Seskab yang mendatangi DPR untuk menyampaikan surat ke sekretariat pimpinan DPR, Komisi I, II dan XI. Surat itu tidak bisa diserahkan karena sudah jam bubar kantor.

"Ini juga aneh ada staf Seskab kirim surat Jumat sore saat sudah bubar kantor. Esoknya kan Sabtu dan Minggu libur, sementara raker gabungan Komisi 1 dengan Seskab, Menkeu, BPKP, Menhan dan Panglima TNI akan dilaksanakan Senin. Ada apa ini?" ungkap Mahfudz terheran-heran.

Seperti diberitakan sebelumnya, raker gabungan komisi I DPR pada Kamis lalu tidak bisa dilanjutkan karena Seskab Dipo Alam mangkir hadir. Begitu juga Menkeu dan Kepala BPKP menyatakan tidak bisa hadir. Padahal pimpinan Komisi II dan XI sudah mengeluarkan izin untuk mereka menghadiri rapat dengan komisi I. Rapat kerja gabungan tersebut memang mengharuskan kehadiran Seskab yang menjadi kunci pembahasan.

"Rapat ini untuk meminta Dipo Alam menjelaskan dan membuktikan tuduhannya bahwa ada kongkalikong dan mark-up anggaran alutsista di TNI. Sekaligus menjelaskan perintah Seskab kepada Menkeu untuk memblokir anggaran tersebut," jelas Mahfuz. Pihak Menkeu sendiri, masih menurut Mahfuz, tidak punya keberatan apapun soal anggaran alutsista TNI. Namun mereka baru akan mencabut pemblokiran jika diizinkan Seskab. 

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan