Sekolah yang Tak Boleh Ikut SNMPTN Jalur Undangan Bertambah

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pendaftaran jalur undangan untuk sekolah agar diikutsertakan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ke pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) akan berakhir, Jumat (8/2/2013) ini.

Tahun ini, jumlah sekolah yang tidak bisa mengikuti SNMPTN jalur undangan karena kedapatan telah melakukan kecurangan, bertambah jika dibandingkan dengan tahun lalu.

"Tidak ada sekolah yang di-black list. Yang ada, tidak diperkenankan mengikuti SMPTN jalur undangan karena sudah melakukan kesalahan," kata Ketua Panitia SNMPTN 2013 Prof Akhmaloka ditemui di Gedung Rektorat ITB, Kamis (7/2/2013).

Namun, selain karena banyaknya sekolah yang melakukan kecurangan, kata Akhmaloka, penambahan jumlah sekolah yang tidak bisa ikut jalur undangan juga terjadi karena peminat sekolah untuk mengikuti jalur ini bertambah. Tahun ini sekitar lebih 20-30 sekolah. Tahun lalu jumlahnya masih belasan.

Ia juga menekankan bahwa keputusan tidak bisa ikut tentunya sudah melalui proses pembuktian ada tidaknya tindakan kecurangan yang dilakukan sekolah melakukan pemalsuan data rapor. Sanksi yang diberikan ini tidak ditujukan untuk perorangan. Karena itu sanksi diberikan meski yang ditemukan hanya satu siswa yang datanya tidak sesuai. Sanksi ditujukan kepada sekolah dengan tujuan tidak lagi melakukan tindakan yang justru merugikan banyak pihak.

"Yang dihukum bukan siswa, tapi sekolah. Ini harus dijelaskan. Sanksi ini berlaku hanya satu tahun, tetapi untuk jalur SBMPTN mereka diperbolehkan ikut," katanya.

Menurutnya, sekolah harus jujur karena basic-nya adalah trust atau kepercayaan. Dan kepercayaan yang sudah diberikan harus dijaga sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan banyak pihak.
Hingga Kamis siang, laporan yang diterima sudah 13.781 sekolah yang mendaftar.

Disinggung ada tidaknya sekolah yang keberatan akibat tidak boleh ikut, Akhmaloka mengatakan, sudah ada sekolah yang  mengaku keliru dan tidak sengaja. Tapi sudah ada sistem yang bisa membuktikan, dan yang terbukti memalsukan data terkena penalti.

"Kalau mengajukan keberatan, belum ada, dan kalau keberatan silakan mengajukan kepada yang memutuskan penalti," katanya.

Ia juga menambahkan, hanya sekolah yang memiliki PDSS guna mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang bisa mengikuti SNMPTN Jalur Undangan.

NPSN merupakan syarat wajib yang harus dimiliki sekolah- sekolah yang siswanya ingin mendaftar PTN melalui SNMPTN. Diperkirakan jumlah siswa peserta SNMPTN tahun ini meningkat hingga 5-6 kali lipat dibanding tahun lalu karena Kemdikbud memutuskan untuk tidak membatasi sekolah maupun siswa yang akan mengikuti SNMPTN. Sekolah negeri maupun swasta dengan akreditasi A, B, C, bahkan belum terakreditasi, bisa mengikutsertakan siswanya dalam SNMPTN jalur tersebut. (Tribun Jabar/tif)

Baca juga:

• Hari Jadi Kota Madiun Sudah Final
• PNS Diminta Mengirim SMS ke Yohana X Faxtor
• Visi Misi Cabup Sumedang Tanpa Greget