PB HMI MPO: Anas dan Cikeas Sama Saja

TRIBUNNEWS.COM -  Kisruh di internal Partai Demokrat akhir-akhir ini telah sedemikian rupa mempengaruhi situasi politik dan pemerintahan secara nasional.  Presiden sebagai kepala negara bahkan ikut-ikutan turun tangan sendiri mengurusi partainya, sesuatu yang secara etik seharusnya tidak ia lakukan sebab ia merupakan kepala negara.  

Semestinya Presiden SBY melepaskan jabatan apapun di partai  politik, dan lebih fokus mengurusi negara, sebab ia dipilih oleh rakyat, dimana sebagian pemilihnya tentu saja bukan anggota atau simpatisan  Partai Demokrat. Presiden SBY seharusnya berdiri di atas semua kelompok dan golongan, dan tidak sekadar mengurusi golongan tertentu saja.

Belakangan, KPK juga terseret-seret ke dalam pusaran dinamika politik internal Partai Demokrat, terutama sejak  munculnya skandal sprindik yang tersebar luas di masyarakat. Hal  ini membuat kita meragukan netralitas dan independensi KPK. Kalau memang Anas Urbaningrum bersalah, dan sepertinya memang  besar kemungkinan  terlibat dalam skandal korupsi proyek Hambalang, maka KPK harus secepat-cepatnya menangkap Anas Urbaningrum. Kita menjadi lelah menunggu ujung dari kasus Hambalang ini sebab KPK demikian lambatnya menuntaskan masalah.

KPK juga perlu mengusut  dugaan  kasus pajak yang dilakukan keluarga Cikeas. KPK harus berani memasuki kasus semacam ini, supaya rakyat benar-benar percaya bahwa KPK berani, jujur, dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.  Sampai saat ini kita belum mendengar kabar bahwa KPK punya rencana mengusut dugaan skandal pajak keluarga Cikeas ini.

Karena itu, dengan ini PB HMI MPO menuntut:

• Presiden sebaiknya lebih fokus mengurus  rakyat dan  pemerintahannya, daripada mengurus kelompok dan parpolnya.
• KPK harus mengusut dugaan skandal pajak keluarga Cikeas.
•  harus  segera menuntaskan  kasus korupsi Hambalang dan menangkap siapapun pelakunya, termasuk Anas Urbaningrum jika dia terbukti bersalah.
• KPK agar tidak terpengaruh oleh kekuatan politik dari manapun dalam melaksanakan tugasnya.

Kami sangat kecewa mendengar isu bahwa KPK telah diintervensi oleh kekuasaan dalam mengusut kasus-kasus tertentu. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahit tawfiq wal hidayah.

Jakarta, 15 Februari 2013

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
(PB HMI MPO)

ALTO MAKMURALTO

Ketua Umum PB HMI-MPO

TRIBUNNERS TERBARU